Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu kurang dari sepekan berhasil menjerat tiga kepala daerah. Tiga kepala daerah yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap itu merupakan kader dari PDI Perjuangan. Mereka yakni, Bupati Purbalingga sekaligus Ketua DPC PDIP Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar sekaligus Ketua DPC PDIP Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar.
Menyikapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang dinilainya merupakan kejahatan kemanusiaan. Padahal, kata Hasto, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu telah memberikan sanksi tertinggi, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politik kader yang terjerat korupsi.
"Tetapi kenapa masih terjadi? Begitu banyak kepala daerah yang sudah ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul? Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?" kata Hasto dalam keterangannya kepada MerahPutih.com, Minggu (10/6).
Hasto menegaskan, PDIP mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut tercermin dari sikap partai berhaluan nasionalis ini yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor.
Namun, Hasto menduga ada kepentingan politik di balik kasus yang menjerat Samanhudi dan Syahri.
"Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang mempengaruhinya? Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92%," ucap Hasto.
Menurut Hasto, kedua kader PDIP itu tidak terkena OTT secara langsung. Dia lantas mempertanyakan pemberitaan sejumlah media bahwa OTT Samanhudi dan Syahri Mulyo, seakan menggambarkan bahwa keduanya sudah menjadi target.
"Dan faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kabupaten Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa dibalik ini?" tegasnya.
Meski demikian, lanjut Hasto, PDIP memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK manakala OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.
"Namun pertanyaannya, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada? Siapa yang bisa memastikan hal ini bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan?," tutur Hasto.
Pasalnya, menurut Hasto, pada periode lalu ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan tertentu. Misalnya, terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur serta diduga ada vested interest, seperti dalam kebocoran sprindik Anas Urbaningrum.
"Sekiranya bahwa yang dilakukan oleh KPK tersebut sudah benar-benar sesuai SOP, tidak ada kepentingan lain kecuali niat suci dan mulia untuk memberantas korupsi tanpa kepentingan subyektif demi agenda tertentu, maka banyaknya pejabat daerah yang terkena OTT tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi. Tetapi lebih jauh lagi, hal tersebut sudah menyentuh aspek yang paling mendasar: kegagalan sistem pencegahan korupsi negara," pungkas Hasto.
Sebagai informasi, Tim penindakan KPK menangkap Tasdi dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Juni lalu. KPK akhirnya menetapkan Tasdi sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap sebesar Rp100 juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018 senilai Rp22 miliar.
Tiga hari berselang, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu kembali melakukan OTT di Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur. Hasilnya, dua kepala daerah di dua tempat tersebut ditetapkan sebagai tersangka suap.
KPK menjerat Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
Sedangkan Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar ditetapkan sebagai tersangka suap terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 Miliar. (Pon)
