Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Komisi X DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.
“DPR RI meminta supaya ada evaluasi total. Evaluasi total ini mungkin juga nanti akan berkaitan bagaimana sebenarnya yang terbaik di dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis ini,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayanti kepada wartawan, Kamis (25/9).
Baca juga:
Esti mengusulkan agar sekolah diberikan kewenangan memiliki dapur sehat dengan standar kebersihan memadai. Menurutnya, sekolah yang sudah memiliki dapur tetap bisa beroperasi, namun kapasitas masaknya dikurangi.
“Sehingga jangkauannya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu banyak masakannya. Dengan cara ini, proses pengolahan hingga penyajian makanan bisa langsung terawasi. Sehingga lebih fresh ketika dimakan anak-anak,” ujarnya.
Esti menekankan, kasus keracunan massal harus dijadikan momentum untuk pembenahan agar publik tetap percaya pada niat baik pemerintah dalam menyelenggarakan program MBG. Ia meminta evaluasi dilakukan mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan di dapur besar, distribusi makanan, hingga pengawasan di lapangan.
“Jangan sampai program MBG dijalankan dengan terburu-buru dan membahayakan keselamatan siswa,” tutup Esti.
Baca juga:
BGN Harus Libatkan Kemendikdasmen Untuk Hindari Keracunan Siswa Akibat MBG
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memastikan pemerintah belum berencana menghentikan program MBG meski banyaknya kasus keracunan.
Menurut Cak Imin, pemerintah akan mengevaluasi program MBG di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat semakin merasa terjamin dan merasakan manfaat dari program tersebut.
“Tentu akan ada evaluasi untuk benar-benar menuntaskan masalah-masalah yang ada sehingga masyarakat akan semakin merasa terjamin manfaatnya,” ucap Ketua Umum PKB itu. (Knu)
