Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik meradang Pemprov DKI disebut tak memiliki dana untuk penyaluran paket sembako bagi 1,1 juta warga DKI oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Taufik menuding penyataan Menkeu Sri itu merupakan informasi yang bohong. Sebab faktanya Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga ibu kota yang terdampak COVID-19 ketimbang pemerintah pusat.
"Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks," kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/5).
Baca Juga:
Saran Buat Jokowi: Tes Massal Gratis Ambil dari Perintah Pemangkasan Anggaran
Taufik menegaskan Pemprov DKI lebih dulu membagikan bansos daripada Pemerintah pusat. DKI dinilai paling siap menghadapi pandemic COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.
"Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar. Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?," tanya Taufik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran bansos untuk masyarakat ibu kota dan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk 1,1 juta warga.
Hal itu disampaikan Menkeu Sri pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/7) kemarin.
Baca Juga:
MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T
Sri mengaku mendapat informasi Pemprov DKI tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta. Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," jelasnya. (Asp)
