Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengeeluarkan surat pencekalan kepada Habib Rizieq.
Pernyataan Mahfud ini sekaligus membantah apa yang sebelumnya digembar-gemborkan Rizieq Shihab dan FPI kepada media massa.
Baca Juga:
FPI Tuding Ada Pelanggaran HAM Dibalik Pencekalan Habib Rizieq
Lebih lanjut, ia mengaku tak pernah menemukan dokumen surat pencekalan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo baik di periode sebelumnya maupun di periode saat ini.
“Jadi begini ya, sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi bahwa pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizieq,” kata Mahfud MD kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Mahfud menyatakan bahwa dirinya sangat terbuka dengan keluhan Rizieq itu. Bahkan jika memang ada bukti autentik bahwa ia dicekal dengan dokumen resmi pemerintah Indonesia, ia berjanji akan membantu menyelesaikannya.
“Kalau ada bukti Indonesia yang mencekal, bilang ke saya nanti saya selesaikan,” tegasnya.
Apalagi dalam aturan yang ada, surat pencekalan itu hanya berlaku selama 6 (enam) bulan saja. Namun ketika Rizieq Shihab menyatakan dirinya dicekal sudah sampai 1,5 tahun, maka pengakuan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dianggapnya aneh.
“Karena menurut hukum Indonesia, orang dicekal itu maksimal enam bulan, (tapi) dia ngakunya sudah satu setengah tahun dicekal berarti tidak bermasalah dengan Indonesia dia,” ujarnya.
Baca Juga:
Ketika alasan Rizieq dicekal namun sudah selama itu berada di Arab Saudi, Mahfud pun mempersilahkan agar publik bertanya saja secara langsung kepada pemerintah Arab Saudi terkait dengan keberadaan Rizieq sampai saat ini.
“Itu harus ditanyakan ke (pemerintah) Arab Saudi kenapa dia dicekal, kita ndak tahu,” pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Rizieq 'Pamer' Surat Pencekalan di Medsos, Mahfud: Coba Kirim ke Saya
