Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengakui pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sulit mengungkap kasus dugaan pelanggaran HAM pembunuhan dan peculikan aktivis 1998 di era awal reformasi 20 tahun silam.
"Ini yang nyulik mungkin pintar sekali," kata Ma'ruf saat menerima perwakilan alumni Universitas Trisakti di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).
Menurut Ma'ruf, pemerintahan Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi kendala mendapatkan alat bukti menjadi halangan menyeret kasus HAM massa lalu ke pengadilan.
"Tapi tidak mudah. Buktinya dari tahun 1965 sampai saat ini tak mudah menyelesaikan itu. Bukti bukti tidak ada," ujar kyai yang akrab disapa Abah itu, mengambil contoh kasus pembantaian massal saat era PKI.
Ma'ruf menjelaskan bersama petahana Presiden Jokowi jika berhasil memenangkan Pilpres 2019, bakal menggunakan pendekatan lain untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Nantinya, lanjut dia, akan lebih mengutamakan rehabilitasi dan konsiliasi, jika terkendala dalam proses peradilan.
"Maka kemungkinan pendekatan yang kamk bangun itu ada yang sifatnya pendekatan melalui proses yudisial pengadilan ada juga non yudisial. Namanya melakukan islah," ujar ulama senior yang tercatat sebagai petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Sementara itu, perwakilan alumni Trisakti, Aco meminta Ma'ruf menjaga semangat reformasi tetap berjalan baik. Dia juga meminta agar para aktivis korban penculikan dan pembunuhan saat reformasi 1998 lalu dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh negara.
"Kami masyarakat indonesia menikmati reformasi. Semoga teman-teman kita ini, dulu kita anggap pahlawan reformasi, mudah mudahan bisa jadi pahlawan nasional. Itu titipan teman-teman Trisakti. Mengingatkan kembali Abah (Ma'ruf Amin) mudah mudahan bisa menjadi pahlawan nasional," tutup Aco. (KNU)
