Lukman Sardi pun Ikut Bicara soal BPJS
Lukman Sardi di Pong Me, Jakarta Selatan, Kamis (30/7). (Foto: MerahPutih/Venan)
MerahPutih Celeb - Belum lama ini, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi perbincangan hangat di banyak kalangan masyarakat. Hal tersebut bermula ketika MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan fatwa haram kepada program jaminan kesehatan tersebut.
Namun, sebagai pengguna BPJS, Lukman Sardi menilai sah-sah saja jika terdapat perbedaan pandangan pada BPJS. Menurutnya semua kebijakan pemerintah selalu memiliki pro dan kontra.
"Kalau gue engga mau menanggapi itu secara berlebihan. Karena semua hal pasti ada pro dan kontra. Kalau pro pakai dan kontra ga usah," kata Lukman Sardi di Pong Me, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).
Bagi sutradara film 'Dibalik 98' ini, program BPJS sebenarnya tak perlu diributkan. Semua hanyalah perbedaan cara pandang.
"Pelaksanaan menggunakan BPJS nggak tahu. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Semua itu pilihan kalau pakai BPJS silahkan kalau engga ya engga," ungkapnya.
"Gue sendiri ada BPJS tapi gue engga pernah menggunakan," sambungnya. (yni)
Baca Juga:
Mahfud MD: Fatwa Haram MUI Soal BPJS Tidak Mengikat
BPJS Bantah Tidak Terapkan Prinsip Syariah
Geger Farhat Abbas Komentari Lukman Sardi Bakal Masuk Neraka
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !