Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya efisiensi berbasis teknologi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Luhut menekankan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada harga komoditas semata dan harus meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi.
"Kita tidak boleh bergantung pada harga komoditas. Efisiensi itu menjadi penting berbasis elektronik. Saya optimistis itu angka bisa naik banyak. Kita berharap 17 Agustus ini orang tidak berhak mendapatkan subsidi bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan akun media sosial pribadinya, @luhut.panjaitan, Selasa (9/7).
Pemerintah saat ini melakukan digitalisasi secara bertahap di berbagai sektor, termasuk batu bara, nikel, timah, dan kelapa sawit. Luhut menyoroti banyaknya perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki NPWP. Hal itu menyebabkan pajak penghasilan badan tidak bisa ditagih.
"Ini sekarang yang mau kami bereskan. Makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah. Saya pikir kita enggak boleh bergantung pada harga komoditas saja. Efisiensi itu menjadi sangat penting. Berbasis elektronik tadi, GovTech itu dan Simbara yang saya jelaskan tadi. Saya optimistis itu angka akan bisa naik banyak,” jelasnya.
Baca juga:
Selain itu, Luhut juga menyinggung rencana pemerintah untuk mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan bensin. Langkah itu bertujuan mengurangi polusi udara yang disebabkan sulfur yang saat ini mencapai 500 PPM. "Kita mau sulfurnya 50 ppm lah. Nah, ini sekarang lagi diproses, dikerjakan Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," tambah Luhut.
Luhut juga menggarisbawahi pentingnya penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Menurutnya, Pertamina sedang menyiapkan mekanisme untuk mengurangi subsidi bagi yang tidak berhak, yang diharapkan bisa dimulai pada 17 Agustus.
"Nah, kalau itu terjadi, tingkat sulfur itu dikurangi, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Itu juga bisa menghemat anggaran kesehatan sampai dengan Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negeri ini yang bertahap sedang dibereskan," tutupnya.(Pon)
Baca juga:
