Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang program bantuan pemakaian listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA subsidi hingga September 2020.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan cara ini, untuk meringankan beban pada dua golongan yakni 450 VA dan 900 VA subsidi. Setidaknya, ada 4 juta pelanggan terdaftar pada golongan rumah tangga 450 VA dan untuk 900 VA subsidi, ada 7,3 juta pelanggan.
Program bantuan listrik, pada awalnya, hanya berlangsung selama tiga bulan yaitu April-Juni 2020, namun diperpanjang menjadi enam bulan atau hingga September 2020.
Mulai Juli ini, pelanggan yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi dapat mengklaim kompensasi tersebut melalui beberapa cara.
Baca Juga:
Blok A Tanah Abang Masih Buka, Pedagang Hingga Pengunjung Enggak Takut Corona
Cara pertama adalah mengakses website resmi PLN www.pln.co.id, kemudian pilih kolom Klik Stimulus Covid-19 (Token gratis/diskon). Setelah itu pelanggan tinggal memasukkan no ID pelanggan dan ikuti arahan pengisian kolom selanjutnya.
Kedua, pelanggan bisa melalui chating aplikasi WhatsApp resmi PLN di nomor 08122-123-123. Caranya, pesan pertama adalah kirimkan ID PLN ke nomor tersebut. Kemudian akan mendapatkan pesan resmi otomatis dari pelayanan dan mengikuti arahan selanjutnya.
Untuk masyarakat terpencil atau susah akses internet serta tidak memiliki akun whatsapp (WA), dengan mendatangi perangkat desa terdekat, kemudian meminta perangkat desa mencatat identitas pelanggan (ID) PLN dan melaporkan melalui perangkat desa kepada PLN. Nanti, nomor token akan diberikan melalui perangkat desa.
Lalu, apabila masih ada akses telepon, maka bisa menghubungi pusat kontak PLN 123 dan minta disambungkan kepada pelayanan pelanggan, nanti akan diarahkan oleh costumer service. Langkah terakhir apabila tidak ada internet dan telepon, maka pelanggan bisa mendatangi kantor PLN terdekat di seluruh penjuru Indonesia.
Baca Juga:
KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Duit ke Pejabat Kejagung dan BPK
