Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango terkejut dengan adanya kritikan pedas dari Indonesia Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa tahun 2019 adalah terburuk bagi pemberantasan korupsi.
Nawawi mengatakan menyindir ICW sebagai lembaga yang 'luar biasa' karena berani menilai KPK sebagai lembaganya buruk.
"Luar biasa 'ICW' di era bung Kurnia (Kurnia Ramadhana). Mampu menilai kami sebagai yang 'terburuk' disaat kami belum bekerja. Sebaliknya bagi kami, ICW di era bung Kurnia semakin luar biasa, hebat, paling cerdas dan paling benar," kata Nawawi dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin (30/12).
Baca Juga:
Ketua KPK Tanggapi Penangkapan Pelaku Penyerangan Novel Baswedan
Nawawi melanjutkan, meski dikritik, pihaknya tak bakal melupakan ICW sebagai mitra yang selama memberantas korupsi.
"InsyaAllah pastinya kami tidak membutuhkannya ke depan. Jika nanti ada forum yang mengundang kami dan juga melibatkan ICW bung Kurnia didalamnya, insyaAllah juga kami pastikan, kami tak akan ikut bersama dalam forum trsebut, " papar dia.
"Karena rasanya 'malu' kami yang 'terburuk' ini harus duduk brrdiskusi dengan yang 'paling hebat, paling cerdas seperti beliau'," tutup dia.
Seperti diberitakan di sejumlah media, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, tahun 2019 menjadi tahun kehancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dalam lima tahun ke depan, lima orang di pucuk kepemimpinan dinilai terburuk sepanjang sejarah KPK.
"Ini merupakan tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi, ini adalah tahun kehancuran bagi KPK. Karena lima orang ini dihasilkan dari proses seleksi yang banyak persoalan," kata Kurnia dalam jumpa pers catatan akhir tahun ICW.
Kurnia merinci satu per satu mengapa Firli cs dinilai tak laik pimpin KPK untuk periode selanjutnya. Pertama, mereka dihasilkan dari proses seleksi yang banyak persoalan seperti tim pansel yang diterpa isu miring dan terkesan ahistoris. Kedua, adanya kedekatan pimpinan KPK saat ini, khususnya Firli dengan institusi kepolisian.
Alasan selanjutnya, adalah soal integritas. Dia menyatakan ada satu di antara lima pimpinan KPK yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Karenanya, hal itu menjadi catatan krusial.
Baca Juga
Terakhir, menjadi poin penting utama, adalah didapuknya Firli sebagai pimpinan KPK. Sebab dalam rekam jejaknya sebagai mantan direktur penyidik KPK, Firli pernah bertemu para pihak yang diduga terkait kasus korupsi dan membuatnya disanksi melanggar kode etik KPK.
Apalagi, ICW juga memandang Firli masih terdaftar sebagai anggota aktif di Polri. Sehingga jabatannya di KPK adalah langkah rangkap jabatan. (Knu)
