Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/10). Aktivitas KPK terpantau di Mapolresta Klaten, dengan sejumlah pihak disebut turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, OTT tersebut berlangsung di rumah dinas Bupati Klaten sekitar pukul 07.00 WIB. Sekitar pukul 08.00 WIB, sebuah mobil yang disebut membawa Bupati Klaten beserta sejumlah barang tiba di Mapolresta Klaten.
Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga dikabarkan ikut diamankan dan diperiksa di Mapolresta Klaten. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan oleh KPK disebut masih berlangsung.
Baca juga:
Fakta Terkini OTT KPK, Sitaan Emas Batangan dan Duit Rp 14 Miliar Hingga Reaksi BNPB Sestama Dicokok
Aktivitas KPK Terpantau di Mapolresta Klaten
Berdasarkan pantauan Merahputih.com, sebuah mobil yang diduga milik KPK dan disebut digunakan untuk membawa sejumlah orang terparkir di bagian belakang Mapolresta Klaten.
Lokasi pemeriksaan disebut berada di lantai I. Sementara itu, mobil berpelat merah AD 11 C milik Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Purwanto, terlihat terparkir di samping Mapolresta Klaten.
Baca juga:
Ikut Terciduk OTT Lolos Tersangka, Sestama BNPB Rustian Tinggalkan KPK Tanpa Komentar
Kapolresta Klaten Benarkan Ada Aktivitas KPK
Kapolresta Klaten Kombes Pol. Ari Cahya Nugraha, Kamis (15/10), membenarkan adanya aktivitas KPK di Mapolresta Klaten.
Betul. Polresta Klaten membackup pelaksanaan tugas dari KPK di Klaten,
Kapolresta Klaten, Ari Cahya Nugraha.
Namun, Ari tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang diperiksa maupun perkara yang sedang ditangani KPK.
Ia meminta awak media mengonfirmasi informasi lebih lanjut kepada Humas KPK di Jakarta.
“Info lain silahkan ke Humas KPK Jakarta ya,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai perkara yang mendasari operasi tersebut dan status hukum pihak-pihak yang dikabarkan diamankan masih memerlukan konfirmasi resmi dari KPK. (Ismail/Jawa Tengah)
