Legislator PKS Yakin Jokowi akan Luruskan Pernyataan Luhut Soal BBM

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 13 Juli 2024
Legislator PKS Yakin Jokowi akan Luruskan Pernyataan Luhut Soal BBM

Presiden Joko Widodo (Foto: MG Motors Indonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini akan muncul sebagai pahlawan guna meluruskan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal wacana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

"Biasanya gitu kalau sudah ramai-ramai kan Jokowi statement jadi orang tepuk tangan," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam acara Polemik MNC Trijaya dengan tema 'Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus", Sabtu (13/7).

Menurut Mulyanto, hal seperti ini sering terjadi di kabinet Jokowi. Jika ada ucapan menteri yang menimbulkan polemik, pasti Jokowi turun tangan untuk klarifikasi atau meluruskan.

Baca juga:

Minta Luhut Tak Banyak Bicara Soal BBM, Legislator PKS: Ditutup Saja Mulutnya

"Sikap politik seperti itu. kita kan sudah hafal polanya kan. Masyarakat juga sudah paham," urainya.

Politikus PKS ini juga menyakini, jika tak ada komunikasi yang antara Menteri Luhut dengan Presiden Jokowi perihal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

"Saya rasa tidak (ada komunikasi) kalau berkomunikasi artinya dirapat kabinet kan menteri lain juga mendengar apalagi menteri menko perekonomian bertanggung jawab di bawahnya secara organisasi kan struktural dibahas lah bersama-sama bukan bisik bisik Pak Luhut sama Jokowi," ucapnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan, bahwa pemerintah berencana akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus terhadap orang-orang yang tak berhak mendapatkannya.

Baca juga:

APBN Defisit, Menteri Erick Dukung Pengetatan Distribusi BBM Bersubsidi

Luhut menjelaskan pembatasan itu dilakukan supaya penyaluran BBM yang ditujukan untuk orang tidak mampu itu dapat tepat sasaran. Ia menilai, dengan adanya pembatasan pemberian BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.

Menurut Luhut, saat ini PT Pertamina selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Kamis (11/7).

#Luhut Panjaitan #Jokowi #BBM #BBM Bersubsidi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Pasal tersebut dinilai terlalu dini karena belum ada forum resmi yang menyatakan ijazah Jokowi yang dipersoalkan benar-benar asli atau palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Dunia
Krisis BBM Melanda Prancis, Harga Sudah Melonjak 30 Persen
Presiden Republik Prancis telah mengarahkan pemerintahannya untuk berupaya penuh guna memastikan pasokan..
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Krisis BBM Melanda Prancis, Harga Sudah Melonjak 30 Persen
Indonesia
Pertamina Klaim Antrean Pembelian BBM Sudah Tidak Ganggu Lalu Lintas
Pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM, termasuk apabila terdapat dinamika di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Pertamina Klaim Antrean Pembelian BBM Sudah Tidak Ganggu Lalu Lintas
Indonesia
Kebakaran Pabrik Mebel Jokowi, 2 Jam Padamkan Sendiri Gagal Baru Panggil Damkar
Pabrik mebel PT Rakabu Sejahtera milik Presiden ke-7 Jokowi di Sragen terbakar akibat kebocoran pipa oli. Simak kronologi dan penanganannya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Kebakaran Pabrik Mebel Jokowi, 2 Jam Padamkan Sendiri Gagal Baru Panggil Damkar
Indonesia
Antrean BBM Makin Panjang, Ini Kata Menteri ESDM Bahlil
Kementerian ESDM menyiapkan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite dan biosolar, agar tepat sasaran.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Antrean BBM Makin Panjang, Ini Kata Menteri ESDM Bahlil
Indonesia
Antrean Beli BBM di Sulawesi Selatan Belum Terurai, Warga Protes Pembatasan
PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi menambah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan menyiagakan dua kapal minyak guna percepatan pasokan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Antrean Beli BBM di Sulawesi Selatan Belum Terurai, Warga Protes Pembatasan
Indonesia
Harga Minyak Dunia Tembus USD 100, Pertamina Pastikan Harga Pertalite dan Solar tak Naik sampai Akhir Tahun
Keputusan tersebut tetap berlaku meski harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami fluktuasi.
Dwi Astarini - Senin, 14 September 2026
Harga Minyak Dunia Tembus USD 100, Pertamina Pastikan Harga Pertalite dan Solar tak Naik sampai Akhir Tahun
Indonesia
Pertamina Tunggu Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Desil 9 dan 10
Posisi Pertamina sebagai badan usaha yang akan mengikuti arahan dari pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Pertamina Tunggu Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Desil 9 dan 10
Indonesia
Johan Budi Temui Jokowi secara Tertutup Selama 1,5 Jam, Ngaku sudah Keluar PDIP
Budi mengaku tujuannya datang ke Solo untuk mengundang ke acara podcast The Johan Budi Untold Stories.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Johan Budi Temui Jokowi secara Tertutup Selama 1,5 Jam, Ngaku sudah Keluar PDIP
Indonesia
Polresta Klaten Bongkar Penimbunan Pertalite, Kerugian Negara Capai Rp 378 Juta
Polresta Klaten membongkar dugaan penimbunan Pertalite bersubsidi. Dua pelaku diamankan setelah beraksi selama tujuh bulan dengan 17 pelat nomor palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
Polresta Klaten Bongkar Penimbunan Pertalite, Kerugian Negara Capai Rp 378 Juta
Bagikan