Legislator PKS Nilai Kasus Bansos dan Benur Sejarah Kelam Rezim Jokowi Selama 2021

Merahputih.com - Selama tahun 2021, kebijakan Presiden Joko Widodo menuai sejumlah catatan. Pertama, yakni tentang banyaknya jabatan Wakil Menteri.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menegaskan bahwa selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri dinilai belum mendesak. Kewenangan wakil menteri dianggap terbatas karena tidak mungkin dapat mengambil keputusan strategis bersama DPR.

Baca Juga:

Hadapi Bencana Akibat La Nina, 241 Bendungan Dikosongkan

"Kemudian dari segi koordinasi dan operasional, kinerja menteri sebenarnya telah terbantu dengan adanya sekjen, dirjen, maupun stafsus," kata Bukhori dalam keterangannya, Jumat (31/12).

Kedua, politikus PKS itu menyoroti lemahnya komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

Bukhori menyebut dicopotnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Eddy Prabowo dan Juliari Batubara lantaran tersandung kasus korupsi sepanjang tahun 2021 sebagai pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan saat perhelatan pilpres 2019 lalu.

“Kasus korupsi bansos dan suap benur di saat pandemi barangkali menjadi sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh rezim dalam kaleidoskop 2021," imbuh Bukhori.

Ia juga menyoroti kinerja pemerintah dalam memberantas KKN yang dianggapnya relatif melemah.

Salah satunya tercermin dari Survei Nasional Kompas pada Oktober 2021 yang menunjukkan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas KKN.

Yakni turun di angka 57,8 persen. Dibandingkan survei sebelumnya pada April 2021 yang berada di angka 63,6 persen.

Transparency International juga mencatat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami kemerosotan dari skor 40/100 pada 2019 menjadi 37/100 pada 2020.

Ia juga mengaitkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mengatasi KKN dengan ketentuan Presidential Treshold (PT) 20 persen.

Bukhori memandang PT 20 persen berisiko membuka celah bagi terjadinya praktik korup yang sistematis dan masif jelang penyelenggaran pemilu 2024 lantaran risiko biaya politik (political cost) yang tinggi.

“Ambang batas 20 persen akan memunculkan politik transaksional, dimana ini hanya akan menyuburkan dominasi yang sarat dengan praktik KKN," jelas dia.

Baca Juga:

Ke Jatim, Jokowi Resmikan 2 Bendungan di Trenggalek dan Bojonegoro

Bukhori mendesak Presiden Jokowi berani mengambil inisiatif untuk mendorong PT ke angka yang moderat demi mengantisipasi risiko praktik KKN dalam perhelatan pemilu 2024.

"Seminimalnya, itu akan menjadi warisan demokrasi yang kelak dikenang positif oleh publik jika berhasil terealisasi,” ucapnya. (Knu)