Legislator PDIP DKI Tolak Jakarta Gelar Formula E

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 Februari 2020
Legislator PDIP DKI Tolak Jakarta Gelar Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama tim Formula E di Monas (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ima Mahmuda tak setuju bila perhelatan ajang Formula E dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

"Iyalah jangan (di Monas) dong," kata Ida saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/2).

Baca Juga:

Rute Monas Ditolak Setneg, Panitia Formula Langsung Terbang ke Jakarta

Bahkan, Politikus PDI Perjuangan ini masih berharap ajang balap mobil tanpa emisi ini tak jadi digelar di Ibu Kota. Ia pun meminta Pemprov DKI untuk mengkaji ulang event Formula E dilaksanakan di Jakarta.

"Saya berharap Pak Gubernur mempertimbangkan ulang deh karena memang tidak memadai situasinya," ujarnya.

Ida menilai lintasan balap yang diproyeksikan di kawasan Monas atau Sudirman-MH. Thamrin tak memadai.

Pemprov DKI siapkan kawasan Jalan Sudirman-MH Thamrin untuk sirkuit Formula E
Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan

Selain itu, lanjut dia, penyelenggaraan balapan ini dinilai hanya menghamburkan anggaran saja. "Commitment feenya itu 5 tahun loh, 360x5 tahun. Jadi saya bilang lebih baik tidak ada," paparnya.

DPRD masih menanti keputusan Sekretariat Negara (Setneg) sebagai Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka terkait penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik itu.

Baca Juga:

Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

Tak mendukung di Jakarta, Ida menyarankan, Formula E diselenggarakan di sirkuit balap resmi yakni di Sentul, Bogor bila tetap dilaksanakan. Alasannya biaya lebih sedikit dan tidak menganggu masyarakat umum.

"Di Sentul saja, yang pasti aman tidak mengganggu orang ataupun jalan. Tidak mengganggu orang berlalu lintas. Di sentul lebih lengkap. Fasilitasnya lengkap, ada," tutupnya. (Asp)

#Formula E #Mobil Balap #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan