Legislator PDIP DKI Tolak Jakarta Gelar Formula E

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 Februari 2020
Legislator PDIP DKI Tolak Jakarta Gelar Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama tim Formula E di Monas (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ima Mahmuda tak setuju bila perhelatan ajang Formula E dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

"Iyalah jangan (di Monas) dong," kata Ida saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/2).

Baca Juga:

Rute Monas Ditolak Setneg, Panitia Formula Langsung Terbang ke Jakarta

Bahkan, Politikus PDI Perjuangan ini masih berharap ajang balap mobil tanpa emisi ini tak jadi digelar di Ibu Kota. Ia pun meminta Pemprov DKI untuk mengkaji ulang event Formula E dilaksanakan di Jakarta.

"Saya berharap Pak Gubernur mempertimbangkan ulang deh karena memang tidak memadai situasinya," ujarnya.

Ida menilai lintasan balap yang diproyeksikan di kawasan Monas atau Sudirman-MH. Thamrin tak memadai.

Pemprov DKI siapkan kawasan Jalan Sudirman-MH Thamrin untuk sirkuit Formula E
Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan

Selain itu, lanjut dia, penyelenggaraan balapan ini dinilai hanya menghamburkan anggaran saja. "Commitment feenya itu 5 tahun loh, 360x5 tahun. Jadi saya bilang lebih baik tidak ada," paparnya.

DPRD masih menanti keputusan Sekretariat Negara (Setneg) sebagai Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka terkait penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik itu.

Baca Juga:

Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

Tak mendukung di Jakarta, Ida menyarankan, Formula E diselenggarakan di sirkuit balap resmi yakni di Sentul, Bogor bila tetap dilaksanakan. Alasannya biaya lebih sedikit dan tidak menganggu masyarakat umum.

"Di Sentul saja, yang pasti aman tidak mengganggu orang ataupun jalan. Tidak mengganggu orang berlalu lintas. Di sentul lebih lengkap. Fasilitasnya lengkap, ada," tutupnya. (Asp)

#Formula E #Mobil Balap #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Olahraga
F1 akan Kembali ke Jarak Standar pada 2028, Balapan Maksimal 305 Km
Jarak maksimum balapan dipotong sebesar 15 km dari 305 km menjadi hanya 290 kmuntuk musim 2027.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
 F1 akan Kembali ke Jarak Standar pada 2028, Balapan Maksimal 305 Km
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan