Legislator PDIP Kritik Dana BOS Digunakan untuk Makan Siang Gratis

MerahPutih.com - Program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye pasangan calon (paslon) nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusulkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Usul itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelum melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik hal tersebut.

Baca Juga:

Dokter Spesialis Gizi Sarankan Lauk Makan Siang Gratis Mengandung Protein Hewani dan Sayur

"Ini akibat program ngawur yang kedengaran populis, tapi memakan anggaran besar, tanpa memperhirtungkan dari mana anggaran bisa diperoleh,” kata Andreas kepada wartawan, Minggu,(3/3).

Ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia sedang mengejar wajib belajar 12 tahun. Menurutnya, hal tersebut penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini.

“Karena sampai saat ini lama belajar manusia Indonesia baru mencapai 7,69 tahun, artinya rata-rata orang Indonesia hanya sampai kelas 2 SMP,” ujarnya.

Andreas menegaskan bahwa anggaran lebih besar dibutuhkan untuk meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan saat ini.

Oleh karena itu, menurut politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, anggaran BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) perlu ditingkatkan.

“Kalau dana BOS digunakan untuk makan siang, nanti anak-anak datang ke sekolah untuk makan siang lantas pulang tidak perlu proses pendidikan, karena dananya sudah digunakan untuk makan siang,” ujarnya.

Baca Juga:

Gus Miftah Sebut Program Makan Siang Prabowo Serupa dengan Ajaran Nabi Ibrahim

Dengan demikian, ia berharap program makan siang gratis tidak mengambil anggaran dari bidang pendidikan. Pasalnya, anggaran di sektor pendidikan sudah sangat pas-pasan.

“Program makan siang targetnya populisme elektoral. Nah kalau kemudian ditagih masyarakat dari mana anggarannya, dan jangan mencomot dari anggaran pendidikan yang sudah pas-pasan,” tutup Andreas. (Pon)