Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Sejak 1 Februari lalu, Pemerintah lewat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan kebijakan baru yang mengatur agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual elpiji (LPG) 3 kg kepada pengecer.
Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut membuat antrean panjang masyarakat di pangkalan LPG. Bahkan, di Tangerang Selatan antrean ini sampai memakan korban jiwa hingga menuai kritik dari sejumlah pihak.
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai alih-alih kebijakan larangan pengecer berjualan LPG 3 kilogram diberlakukan, lebih baik Kementerian ESDM membuat aturan menyangkut harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di tingkat pengecer.
Baca juga:
Menteri Bahlil Sampai Minta Maaf, Begini Kronologis Ibu Meninggal Antre LPG di Tangsel
Menurut dia, kebijakan pengecer dapat berjualan LPG 3 kg dengan HET yang ditentukan sepatutnya dilakukan agar distribusi gas melon tersebut merata di Tanah Air.
"Pengecer diberikan kewenangan juga untuk pangkalan membantu untuk menyalurkan ke pengecer supaya bisa terdistribusi di seluruh daerah gitu 'kan. Semua toko bisa punya gitu, tetapi resmi gitu 'kan, enggak gelap. HET yang ditetapkan juga harus ada," ujarnya, kepada awak media di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).
Oleh karena itu, Hatta meminta kebijakan yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sudah sepatutnya dikaji ulang. "Keputusan ini harus dikaji ulang. Semua harus didengarkan sebelum mengambil keputusan seperti ini," tandasnya, dikutip Antara. (*)
