Frengky Aruan
MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan mengingatkan pemerintah untuk tidak gonta-ganti kurikulum pendidikan menyusul isu kurikulum merdeka akan diganti usai pergantian rezim pemerintahan.
Menurutnya, butuh banyak effort yang harus dilakukan bila setiap ganti menteri lantas kurikulum sekolah juga ikut dirombak.
“Sebenarnya isu ini hampir selalu terjadi, di mana setiap periode pemerintahan ganti, kurikulum pendidikan juga berganti. Lantas banyak sekali yang harus dilakukan untuk proses perubahan itu,” kata Sofyan Tan, dalam keterangannya, Jumat (8/11).
Isu tentang perubahan kurikulum merdeka ini beberapa waktu lalu menjadi pembicaraan publik. Bahkan di media sosial sudah muncul berbagai meme dan pembahasan yang menyiratkan kekhawatiran masyarakat jika kurikulum pendidikan akan diganti lagi.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai wajar apabila masyarakat merasa resah dengan isu pergantian perubahan kurikulum.
Baca juga:
Kurikulum Matematika Sejak TK Jadi Strategi Indonesia Kejar Skor PISA
“Karena anak-anak juga baru mulai terbiasa dengan Kurikulum Merdeka. Termasuk orangtuanya yang juga pasti ikut beradaptasi untuk berbagai kebutuhan anak,” ujarnya.
Persoalan isu perubahan kurikulum ini sempat disinggung Sofyan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor soal kebijakan kurikulum pendidikan di sekolah, mengingat Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan masih akan melakukan evaluasi di awal masa kerjanya ini.
“Makanya kemarin saya bilang waktu rapat sama Pak Menteri jangan muncul cameo(pameo) setiap pergantian menteri lantas penggantian kebijakan maupun kurikulum,” ungkapnya
Sofyan mengingatkan, pergantian kurikulum akan berdampak terhadap berbagai infrastruktur layanan pendidikan, terutama dari sisi infrastruktur sumber daya manusia (SDM). Khususnya bagi guru-guru di seluruh Tanah Air yang berjumlah 3.328.000 orang.
Baca juga:
Alasan Mendikdasmen Pilih Uji Coba Kurikulum Matematika di TK Milik TNI AU
“Pergantian kurikulum akan akan mempengaruhi lebih dari 3 juta guru. Kasihan, mereka harus harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru. Padahal yang kemarin saja mereka juga sudah kesulitan,” sebutnya.
Sofyan menilai, pemerintah semestinya melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada, termasuk dalam hal kurikulum. Ia menyebut, bukan berarti semua harus diubah total.
“Adjust saja. Hal-hal yang baik harus diteruskan atau dilanjutkan. Yang masih kurang diperbaiki. Saya percaya perubahan itu penting, tapi ya bukan berarti harus terus melakukan perubahan karena dampaknya sangat signifikan,” terangnya.
Ia menambahkan, perubahan kurikulum juga akan berpengaruh terhadap keadilan layanan pendidikan di Indonesia. Sofyan mengatakan, hal tersebut menyangkut kesiapan setiap-setiap sekolah yang berbeda.
“Kita tidak bisa menutup mata, akses kualitas dan infrastruktur pendidikan belum merata di Indonesia. Bayangkan kalau yang di daerah yang akses pendidikannya belum memadai, harus memulai sesuatu hal baru lagi. Saya rasa akan sangat berat,” tuturnya.
“Indonesia punya beragam kondisi sosial-ekonomi, geografis, dan fasilitas pendidikan yang masih kurang di berbagai daerah. Siswa di daerah terpencil kerap kali memiliki keterbatasan dalam hal akses sumber belajar, infrastruktur sekolah, serta pendampingan tenaga pengajar,” imbuh Sofyan.
Baca juga:
Kurikulum Matematika Sejak TK Resmi Jadi Prioritas Kemendikdasmen
Perubahan kurikulum dikhawatirkan akan memperburuk kesenjangan pendidikan siswa. Sebab, kata Sofyan, tidak semua sekolah memiliki kesiapan yang sama terhadap perubahan besar.
“Pada akhirnya mereka akan tertinggal lagi, dan sulit buat sekolah-sekolah tersebut untuk mengejar ketertinggalan untuk bisa sama kualitasnya dengan yang ada di kota-kota,” ucap Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.
Belum lagi, menurut Sofyan, perubahan kurikulum baru bisa berdampak terhadap psikologis anak didik. Oleh karenanya, ia mendorong Pemerintah untuk tidak melakukan perubahan kurikulum merdeka.
“Daripada untuk pergantian kurikulum, lebih baik anggarannya untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan. Seperti peningkatan sarana/prasarana pendidikan di daerah-daerah yang masih jauh dari kata layak. Masih banyak kita temukan sekolah yang kursi untuk murid aja kurang, atapnya sering bocor, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Pon)
