Legislator DKI: Pengelola RDF Rorotan Harus Atasi Bau Tak Sedap Ganggu Kesehatan Warga

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 18 Februari 2025
Legislator DKI: Pengelola RDF Rorotan Harus Atasi Bau Tak Sedap Ganggu Kesehatan Warga

RDF Plant Jakarta, Rorotan, Jakarta Utara. (foto: dokumen Dinas LH)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengelola Refused Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara belum lama ini mengalami kebocoran bau sampah yang diakibatkan oleh unit Advanced Oxidation Process (AOPnya) yang belum berfungsi secara optimal.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, meminta agar RDF Plant Rorotan mengevaluasi kesiapan untuk mengolah sampah mereka setelah terjadinya kebocoran yang mengakibatkan tersebarnya bau tidak sedap, hingga mengganggu aktifitas warga.

"Kebocoran bau sampah yang terjadi di RDF Plant Rorotan harus ditinjau. Ini merupakan masalah yang serius karena aroma tidak sedapnya mengganggu kenyamanan warga yang tinggal di sekitarnya," ujar Bun Joi di Jakarta, Selasa (18/2).

Bun menilai infrastruktur sensitif seperti RDF Plant Rorotan harusnya siap berfungsi secara optimal terlebih dahulu. Sehingga, kemungkinan terjadinya masalah seperti ini bisa diminimalisir sekecil-kecilnya.

"Tapi ya masalahnya sudah terjadi sekarang. Warga telah merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pengelola harus meninjau betul kebocoran bau sampah yang terjadi kemarin," papar dia.

Baca juga:

Sempat Bocor hingga Sebabkan Bau, RDF Rorotan Janji Tak Terulang Lagi

Pentingnya RDF Plant Rorotan bisa dilihat dalam kapasitasnya mengolah 2.500 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh Jakarta. Olahannya akan menjadi bahan bakar alternatif untuk mengoperasionalkan pembangkit listrik dan bangunan-bangunan lainnya.

"Warga Jakarta punya harapan besar terhadap RDF Plant di Rorotan sebagai tempat pembuangan sampah yang juga memproduksi bahan bakar alternatif," ungkapnya.

Dengan demikian, kata dia, pengelola harus mempercepat proses penyetelan dari alat-alat yang ada, termasuk peralatan pengendali bau supaya aroma tidak sedap yang muncul dari tumpukkan sampahnya tidak menyebar keluar dan mengganggu warga.

Baca juga:

DPRD DKI Sayangkan Bau tak Sedap RDF Rorotan, Desak Pihak Pengelola Lakukan Evaluasi

Bun mengkhawatirkan kesehatan warga kalau masalah ini terjadi lagi di kemudian hari.

"Pengelola harus memprioritaskan kesehatan warga dalam menjalankan tugas mereka di RDF Plant Rorotan. Jangan sampai kelengahan dalam menangani bau sampah mengakibatkan warga di sekitarnya mengalami penyakit, seperti sesak napas karena aroma tak sedap yang mereka hirup," tandasnya. (Asp)

#RDF Plant Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan