Legalisasi Umrah Mandiri dalam RUU Haji dan Umrah Bisa Jadi 'Hadiah' Pahit untuk Jamaah dan UMKM

Merahputih.com - 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah dengan tegas menolak rencana legalisasi umrah mandiri yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Penolakan ini dilandasi oleh berbagai kekhawatiran serius.

“Kami tegas menolak legalisasi umrah mandiri. Karena bisa melepas perlindungan jamaah, membuka celah penipuan dalam dan luar negeri, serta memberi peluang besar bagi marketplace global menguasai pasar jamaah Indonesia,” kata juru bicara Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Muhammad Firman Taufik dikutip Antara, Rabu (13/8).

Selain itu, para asosiasi juga khawatir umrah mandiri akan merusak ekosistem ekonomi umrah yang sudah lama terbangun. Mereka berpendapat, legalisasi umrah mandiri berpotensi menguras pengeluaran umrah ke luar negeri dan mematikan usaha para pelaku umrah resmi dalam negeri.

Baca juga:

KPK Geledah Kantor Ditjen PHU Kemenag terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Para asosiasi meminta pemerintah untuk mendukung pelaku usaha lokal sebagai bagian dari semangat Bela dan Beli Produk Indonesia.

Para pelaku usaha ini menegaskan bahwa peran mereka jauh lebih dari sekadar agen perjalanan. Mereka adalah pelindung jamaah dan penopang ekonomi umat yang telah berjuang sejak sebelum kemerdekaan.

Dengan nilai sektor umrah dan haji khusus mencapai Rp30 triliun per tahun dan melibatkan ribuan PPIU/PIHK, ratusan ribu pelaku usaha, serta ribuan UMKM, legalisasi umrah mandiri berpotensi besar merugikan ekonomi umat dan menyebabkan keruntuhan banyak usaha kecil dan menengah.

Baca juga:

Pengalihan Penyelenggaraan Haji dari Kemenag ke BP Haji Masih Belum Jelas, DPR Baru Usulkan RUU Peralihan

“Peran PPIU dan PIHK resmi bukan sekadar agen perjalanan. Tetapi pelindung jamaah, penopang ekonomi dan berbasis keummatan. Legalisasi umrah mandiri sangat potensial merugikan ekonomi keumatan, banyak pelaku usaha terpuruk dan pastinya ribuan mitra UMKM kolaps,” kata Zaky.