Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penundaan salat Jumat, perkumpulan yang melibatkan massa banyak, dan sejumlah imbauan lain dalam pencegahan Covid-19. Pembangkangan atas imbauan pemerintah tersebut dapat dinilai sebagai bentuk maksiat. Pelarangan pemerintah dan kewajiban untuk mematuhinya dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat.
"Masyarakat harus memerhatikan imbauan pemerintah dan wajib mematuhinya. Larangan ini cukup kuat karena dimulai dengan kewenangan pemerintah mengambil kebijakan demi keselamatan orang banyak meskipun dengan melarang hal yang semula wajib," kata Bendahara LBM PBNU KH Najib Bukhari dikutip dari laman resmi NU, Selasa (24/3).
Baca Juga:
DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan
Menurut Najib, perkumpulan yang melibatkan banyak massa seperti menghadiri atau menyelenggarakan salat Jumat di zona merah sama halnya dengan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Pandangan ini didasarkan pada keumuman firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29.
LBM PBNU menilai ketaatan kepada pemerintah terlebih dalam situasi darurat seperti ini merupakan kewajiban. Sementara pada situasi darurat seperti ini, pemerintah mengeluarkan imbauan perihal penundaan acara dan ritual yang melibatkan banyak warga berdasarkan pertimbangan medis-kedokteran. Sedangkan secara umum, ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah itu adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 59.
Kemaksiatannya terletak pada pembangkangannya pada aturan pemerintah, bukan pada salat Jumat atau acara perkumpulan yang melibatkan massa banyak. Sebab, salat Jumat atau perkumpulan massa dan pembangkangan itu bukan merupakan dua hal yang saling mempersyaratkan.
Dengan logika demikian, sekiranya perkumpulan umat dalam salat Jumat saja ditunda untuk sementara waktu, apalagi perkumpulan masyarakat pada acara-acara lain yang sifatnya sunnah dan mubah. Dengan demikian, di zona merah virus corona ini, segala aktivitas mubah yang melibatkan massa besar seperti tabligh akbar, munas, muktamar, haul, arisan, adalah haram li ghairih atau haram karena faktor ekternal.
Baca juga:
“Sejauh ini ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pembangkangan seperti itu haram zhahiran, la bathinan (atau lahir tidak batin),” kata Kiai Najib Bukhari.
Artinya, setiap orang boleh memiliki keyakinan sendiri dan tak percaya pada arahan para ahli kesehatan. Namun, sebagai warga negara ia terikat dengan apa yang diputuskan ulil amri. "Dengan menekankan legalitas pelarangan, maka pembangkangan terhadap pemerintah adalah maksiat zhahiran bathinan (lahir dan batin)," jelas Kiai Najib Bukhari. (*)
