Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Namun, Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).
Keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran menyusul meninggalnya lima peserta dalam pelaksanaan Latsarmil.
Baca juga:
Ini Yang Harus Dipelajari Calon Menajer Koperasi Desa Merah Putih, Bukan Pendekatan Fisik Berlebihan
Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Pertahanan yang melakukan evaluasi serta menghentikan program Latsarmil dan menggantinya dengan pendidikan bela negara dan manajerial. Ini merupakan keputusan yang tepat dan responsif terhadap berbagai masukan serta evaluasi yang berkembang,
kata Oleh Soleh di Jakarta, Rabu (1/7).
Ia menilai, latihan dasar kemiliteran memang tidak relevan dengan tugas dan fungsi calon manajer Kopdes Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, para calon manajer koperasi lebih membutuhkan penguatan kapasitas dalam bidang manajemen, kepemimpinan, tata kelola organisasi, dan pengembangan usaha koperasi.
Latihan dasar kemiliteran memang tidak cocok bagi calon manajer koperasi yang nantinya akan mengurusi pengelolaan koperasi. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan manajerial yang kuat agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel,
ujarnya.
Soleh menambahkan, pendidikan bela negara tetap penting diberikan sebagai bagian dari pembentukan karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Namun, materi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas para peserta sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa dan sektor perikanan.
Pendidikan bela negara dan manajerial sangat dibutuhkan. Selain membangun karakter dan rasa cinta tanah air, program tersebut juga tidak memberatkan calon manajer Kopdes sehingga mereka dapat fokus mempersiapkan diri menjalankan tugasnya di lapangan,
lanjutnya.
Ia mengingatkan agar perubahan yang dilakukan Kemhan tidak hanya sebatas pergantian nama program semata. Menurutnya, substansi, metode pembelajaran, serta sistem pelatihan harus benar-benar diperbaiki dan disesuaikan dengan tujuan pembentukan sumber daya manusia pengelola koperasi.
Perubahan ini jangan hanya sebatas perubahan nama. Programnya harus betul-betul diubah, baik materi, metode maupun pelaksanaannya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa,
tegas Oleh Soleh.
Dengan perubahan tersebut, diharapkan calon manajer Kopdes Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih memperoleh kompetensi yang lebih relevan untuk mendukung pengelolaan koperasi yang profesional, produktif, dan berkelanjutan demi kemajuan ekonomi masyarakat desa dan nelayan. (Pon)
