Laporan Pertanggungjawaban RT/RW Dihapuskan, Sandi Koordinasi dengan Kemendagri

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) terkait penghapusan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

"Kami pasti akan konsultasi sama Kemendagri juga," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, saat ini Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta sedang menrancang kebijakan yang rencananya bakal berjalan pada 2018 mendatang.

"Ini yang Biro Tapem (Tata Pemerintahan) lagi merumuskan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tak perlu lagi membuat LPJ dana operasional pada tahun 2018.

Hal itu dilakukan agar RT/RW lebih fokus kepada program-programnya.

"Banyak yang mengeluh soal laporan pertanggungjawaban. Tadi saya sudah tanya sama Asisten Pemerintahan, 2018 bapak ibu tidak perlu menuliskan laporan pertanggungjawaban lagi," kata Anies. (Asp)