Langgar Konstitusi, Ketum PSI Pertanyakan Asal Presidential Threshold

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 16 Juni 2017
Langgar Konstitusi, Ketum PSI Pertanyakan Asal Presidential Threshold

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Polemik UU Pemilu masih bergulir di Senayan. Tarik-menarik kepentingan dan upaya lobi masih berjalan alot. Tak heran, pembahasan dan pengesahan aturan ambang batas pencalonan presiden tak urung selesai.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menilai alasan penerapan presidential threshold sangat lemah dan terkesan dipaksakan.

Mantan Reporter TV ini menilai, ada semangat menjegal untuk membatasi calon dengan alotnya perdebatan di DPR RI. Padahal, keputusan MK sudah jelas dan berkekuatan hukum terkait pemilu serentak.

"Keputusan MK nomor 52 /2012 jelas pemilu diadakan serentak. Pertanyanannya, kalau ada PT dari mana angkanya sementara keputusan MK sudah final dan mengikat," kata Grace saat ditemui merahputih.com di DPP PSI Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Ia pun mempertanyakan, landasan penggunaan dan penerapan PT, sementara keputusan MK soal pemilu serentak masih berkekuatan hukum tetap.

"Jadi, kalau ada PT dari mana angkanya sementara pemilu 2019 serantak. Masa ya, mau pakai hasil pemilu sebelumnya, 2014, di mana dinamika pemilu ke pemilu berbeda-beda, misalanya Demokrat pernah masih satu dijit pada pemilu awal, pemilu berikutnya melejit sampai 20, itu kalau mau dipakai tidak representatif sudah kedaluarsa," tandasnya.

Melanjutkan, belum lagi adanya partai yang bermasalah dengan kepengurusan. Jadi, kubu yang mana yang akan diloloskan.

"Kemudian ada partai yang bermasalah kepengurusan, dua kepengurusan. Itu bagaimana? Sementara pada level pilkada kemarin saja masih tertunda karena bermasalah internal," ucapnya.

Ia menambahkan, dengan lolos verifiksasi, sebetulnya partai sudah bisa mencalonkan presiden dan wakilnya. Sebab, dengan kepengurusan daerah 50 plus 1 artinya sudah memenuhi threshold. Hal itu jika mengacu pada parlementary threshold.

"Logika parlementary threshold artinya ada sejumlah angka yang dibutuhkan sekitar 3 persen agar partai bisa masuk parlemen. Nah, untuk PT dengan logika yang sama seharusnya angka yang dibutuhkan supaya capres bisa menangkan kontestasi, kita sudah punya threshold tersebut yaitu 50 plus 1 itu bisa jadi presiden terpilih," jelasnya. (Fdi)

Baca berita terkait Grace Natalie lainnya di: Alasan PSI Tolak 'Presidential Threshold'

#Grace Natalie #PSI #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Indonesia
Rencana Pramono Bangun Jembatan Gembok Cinta Kuningan Tuai Kritik Pedas PSI
Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membangun jembatan gembok cinta di Kuningan menuai kritik dari PSI. DPRD menilai proyek ini tidak menjawab kebutuhan mendesak warga.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Rencana Pramono Bangun Jembatan Gembok Cinta Kuningan Tuai Kritik Pedas PSI
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra: Belum Kepikiran
Jokowi meminta PSI mengawal Prabowo-Gibran sampai dua periode. Gerindra pun langsung buka suara.
Soffi Amira - Sabtu, 27 Juni 2026
Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra: Belum Kepikiran
Indonesia
Jokowi Tiba di Lampung, ‘Turun Gunung’ Panaskan Mesin Politik PSI untuk Pemilu 2029
Ia dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan di daerah lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Jokowi Tiba di Lampung, ‘Turun Gunung’ Panaskan Mesin Politik PSI untuk Pemilu 2029
Indonesia
Jokowi Berangkat ke Lampung, Perdana Pakai Atribut PSI demi Wujudkan Mesin Politik Besar
Jokowi mengatakan kedatangannya ke Lampung ada beberapa agenda pada Jumat-Minggu (26-28/6).
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Jokowi Berangkat ke Lampung, Perdana Pakai Atribut PSI demi Wujudkan Mesin Politik Besar
Indonesia
Jokowi Beri Wejangan Kader PSI Jakarta: Harus Peka Kemauan Warga
Jokowi berpesan agar kader PSI semakin giat turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasinya dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Jokowi Beri Wejangan Kader PSI Jakarta: Harus Peka Kemauan Warga
Bagikan