Langgar Konstitusi, Ketum PSI Pertanyakan Asal Presidential Threshold

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 16 Juni 2017
Langgar Konstitusi, Ketum PSI Pertanyakan Asal Presidential Threshold

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Polemik UU Pemilu masih bergulir di Senayan. Tarik-menarik kepentingan dan upaya lobi masih berjalan alot. Tak heran, pembahasan dan pengesahan aturan ambang batas pencalonan presiden tak urung selesai.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menilai alasan penerapan presidential threshold sangat lemah dan terkesan dipaksakan.

Mantan Reporter TV ini menilai, ada semangat menjegal untuk membatasi calon dengan alotnya perdebatan di DPR RI. Padahal, keputusan MK sudah jelas dan berkekuatan hukum terkait pemilu serentak.

"Keputusan MK nomor 52 /2012 jelas pemilu diadakan serentak. Pertanyanannya, kalau ada PT dari mana angkanya sementara keputusan MK sudah final dan mengikat," kata Grace saat ditemui merahputih.com di DPP PSI Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Ia pun mempertanyakan, landasan penggunaan dan penerapan PT, sementara keputusan MK soal pemilu serentak masih berkekuatan hukum tetap.

"Jadi, kalau ada PT dari mana angkanya sementara pemilu 2019 serantak. Masa ya, mau pakai hasil pemilu sebelumnya, 2014, di mana dinamika pemilu ke pemilu berbeda-beda, misalanya Demokrat pernah masih satu dijit pada pemilu awal, pemilu berikutnya melejit sampai 20, itu kalau mau dipakai tidak representatif sudah kedaluarsa," tandasnya.

Melanjutkan, belum lagi adanya partai yang bermasalah dengan kepengurusan. Jadi, kubu yang mana yang akan diloloskan.

"Kemudian ada partai yang bermasalah kepengurusan, dua kepengurusan. Itu bagaimana? Sementara pada level pilkada kemarin saja masih tertunda karena bermasalah internal," ucapnya.

Ia menambahkan, dengan lolos verifiksasi, sebetulnya partai sudah bisa mencalonkan presiden dan wakilnya. Sebab, dengan kepengurusan daerah 50 plus 1 artinya sudah memenuhi threshold. Hal itu jika mengacu pada parlementary threshold.

"Logika parlementary threshold artinya ada sejumlah angka yang dibutuhkan sekitar 3 persen agar partai bisa masuk parlemen. Nah, untuk PT dengan logika yang sama seharusnya angka yang dibutuhkan supaya capres bisa menangkan kontestasi, kita sudah punya threshold tersebut yaitu 50 plus 1 itu bisa jadi presiden terpilih," jelasnya. (Fdi)

Baca berita terkait Grace Natalie lainnya di: Alasan PSI Tolak 'Presidential Threshold'

#Grace Natalie #PSI #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan