Noer Ardiansjah
Ambang batas persentase pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold/PT) menjadi momok bagi demokrasi di tanah air. Tak hanya akan membatasi partai yang boleh mencapreskan diri, tapi dengan adanya presidential threshold sebesar 20-25 jelas akan memangkas bibit-bibit baru pemimpin bangsa yang potensial.
Padahal, Jika dilihat dari penampilan dan kinerja, banyak kepala daerah yang mumpuni untuk diorbitkan menjadi pemimpin bangsa. Hanya saja, jika presidential threshold menjadi sebuah aturan, maka kemungkinan besar orang-orang ini gagal muncul.
"Posisi kami jelas tidak setuju dengan adanya PT, kenapa? kalau tidak ada (PT) yang diuntungkan itu masyarakat Indonesia, bukan partai kecil atau menengah," kata Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie saat dijumpai di Kantornya di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).
Menurutnya, tidak adanya aturan ambang batas pencapresan akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk dapat ikut berkompetisi di pemilu serentak mendatang.
"Kalau itu dibuka seluasnya, jadi setiap partai asal lolos verifikasi bisa mencalonkan satu orang. Jadi, kalau ada 10 partai ada 10 calon," ujarnya.
Dengan demikian, orang-orang yang berprestasi di daerahnya masing-masing punya kesempatan yang sama dengan Ketua Partai atau fungsionarisnya. Semakin banyak calonnya, masyarakat akan semakin selektif memilih yang terbaik.
"Jadi terbuka kesempatan bagi siapa pun, seperti bu Risma, kang Emil, dan kepala daerah lain yang baik kinerjanya. kalau pintu kontestasi terbuka lebar maka calonnya akan berkualitas dan calonnya lebih banyak dan masyarakat bisa pilih yang terbaik dari yang bagus. Jadi, opsi lebih banyak lebih berkualitas," ucapnya.
Selain itu, katanya, dengan tidak adanya aturan PT ini, dipastikan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya akan lebih tinggi.
"Kemudian kalau calonnya lebih banyak angka pertisipasi meningkat. Jadi, kalau gak begitu pasti gak jauh dari ketua partai atau dari orang lama. Kita tidak akan melihat kepala daerah yang berprestasi maju ke kancah nasional," imbuhnya. (Fdi)
Baca berita terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden lainnya di: Pemerintah Tetap Inginkan Presidential Threshold 20-25 Persen
