Kurangi Pengangguran, PSI DKI Harap Pramono Sesuaikan Kurikulum dengan Karakteristik Industri

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyorot tingkat pengangguran terbuka di Jakarta yang masih tinggi. Ia berharap Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno bisa menyelesaikan masalah tersebut.

“Penggangguran terbuka masih jadi masalah di Jakarta, banyak orang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan pasar atau industri yang ada," ucap Justin di Jakarta, Sabtu (22/2).

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) bulan Agustus 2024 mengalami penurunan sebanyak 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Angkanya berkurang dari 6,53 persen pada Agustus 2023 menjadi 6,21 persen pada Agustus 2024.

Baca juga:

Jembatani Warga Jakarta, KPU DKI Siapkan Buku Janji Kampanye Pramono - Rano

Kendati demikian, Jakarta tetap menempati posisi keempat untuk kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

"Kami mengapresiasi adanya penurunan angka pengangguran tahun lalu, tetapi Jakarta masih punya tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kepemimpinan yang baru untuk segera diatasi," kata Komisi E DPRD DKI itu.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memulai penyelenggaraan program job fair yang dibicarakan dalam pidato Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/2)

"Kemarin Bapak Gubernur telah menyinggung pihaknya ingin mengadakan job fair dan membuka lapangan pekerjaan yang padat karya. Harapannya, job fair yang ada bisa menemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan mereka," ujarnya.

Baca juga:

Langkah Menaker Kurangi Pengangguran

Justin juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyesuaikan kurikulum pendidikan dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kegiatan Job fair cukup bagus untuk menghubungkan pekerja dan perusahaan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan mereka.

"Akan tetapi tetapi, kebijakan link and match dengan kebutuhan industri di DKI seharusnya dimulai dari penyesuaian kurikulum di sekolah dan pelatihan-pelatihan kerja agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dan skill yang sedang dicari oleh lapangan pekerjaan yang saat ini ada," paparnya.

Baca juga:

Janji Gubernur Pramono Jadikan Jakarta Ibu Kota ASEAN

Lantas kata dia, jangan sampai kurikulum pelatihan yang diberikan kepada para peserta didik tidak memuat pembelajaran tentang keterampilan-keterampilan yang sedang dibutuhkan sekarang.

"Kalau ini luput, maka akan semakin banyak orang menganggur karena keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar sekarang, Oleh karena itu, harus sinkron antara arah pendidikan kita dengan proyeksi industri dan perekonomian Jakarta," tutupnya.

Dengan anggaran Dinas Pendidikan DKI yang sebesar 18,4 triliun per tahun anggaran 2025, semestinya kurikulum pendidikan kita tidak lagi konvensional, melainkan adaptif sehingga dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di dki jakarta" tutupnya. (Asp)