Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kuota rumah subsidi yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) diperkirakan habis pada April 2020.
Tahun ini bahkan hanya tersisa 86.000 unit rumah murah dari anggaran subsidi yang ada, sehingga dibutuhkan alternatif penambahan anggaran untuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
"Semua sudah sepakat bahwa April itu habis anggaran itu karena hanya tersisa 86.000 unit. Dengan kebutuhan backlog yang ada, selama ini kami bisa penuhi 280.000 unit lebih, bahkan seharusnya bisa 300.000 unit tahun ini," ujar Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/1).
Baca Juga
Sehingga, perlu ada alternatif untuk menambah anggaran yang hanya mampu memenuhi pembangunan 86.000 unit rumah subsidi. Ia mencatat kebutuhan perumahan MBR untuk 2020 mencapai 260.000 unit dengan kebutuhan anggaran Rp29 triliun.
Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun yang ekuivalen dengan 97.700 unit. Namun, nilai tersebut pun telah berkurang Rp2 triliun karena telah digunakan sebelumnya pada 2019.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya mengatakan jika rumah subsidi habis pada April mendatang, dan mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun nanti MBR harus membeli rumah tanpa subsidi, hal itu dinilai akan dapat menimbulkan keresahan.
"Kalau April rumah subsidi berakhir, kemudian Juni sampai akhir tahun harus dibeli tanpa subsidi. Kemudian tahun depan ada lagi subsidi. Ini menimbulkan keresahan, padahal MBR harus dibantu," katanya.
Baca Juga
Jurus Jitu Jokowi Fasilitasi Mimpi Pekerja Serabutan Punya Rumah Sendiri
Sementara itu Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan keresahan atas perkiraan habisnya kuota rumah subsidi pada April mendatang membuat para pengembang berkumpul untuk memberikan masukan kepada pemerintah.
"Kami akan berkoordinasi dan memberi masukan kepada pemerintah mengenai hal ini," katanya.
Bersama Kadin Bidang Properti, para pengembang berencana untuk kembali bertemu dengan para pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, serta DPR RI. (*)
