Kunjungan NasDem ke PKB-Gerindra Jangan Dianggap Bangun Koalisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 29 Januari 2023
Kunjungan NasDem ke PKB-Gerindra Jangan Dianggap Bangun Koalisi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) diyakini mulai muncul bisa selesai sebelum Ramadan. Termasuk pasangan dari koalisi NasDem, PKS dan Demokrat.

"Kita berharap sebelum memasuki bulan Ramadhan ini sudah kelar semua. Kita berharap begitu. Itu harapan kami dan kami optimistis untuk itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

Baca Juga:

PKB Sebut Pembicaraan dengan NasDem Soal Politik Dinamis

Ia sampaikan, ketika menjawab pertanyaan jurnalis mengenai deklarasi calon presiden dan wakil presiden bersama Partai Demokrat dan PKS.

Taslim mengapresiasi Partai Demokrat yang secara tertulis menyatakan bahwa figur calon wakil presiden sebaiknya ditentukan Anies Baswedan karena Anies yang mengetahui siapa yang cocok dengan dirinya untuk mengikuti ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Tim kecil mereka setiap minggu memang bertemu, tapi kemarin ada kemajuan signifikan. Demokrat secara tertulis dan menyatakan seperti pandangan NasDem, cawapres itu sebaiknya ditentukan Anies karena beliau yang tahu yang compatible dengan beliau apa dan seterusnya," katanya.

Terkait PKS, NasDem berharap PKS dapat segera menentukan sikap hingga sebelum bulan Ramadan agar persoalan mengenai calon wakil presiden dapat lekas dituntaskan.

"Koalisi ini kan mempertemukan hati, mempertemukan hati itu kan bertahap dan perlu kesabaran. Jadi ya kita mesti sabar satu-satu kita urai," tutur Taslim.

Taslim berpesan, agar tidak menganggap setiap kunjungan NasDem ke partai lain sebagai upaya untuk membangun koalisi. Pernyataan ini terkait dengan kunjungan NasDem ke Sekretariat Bersama Gerindra-PKB.

"Jangan setiap kunjungan kami dianggap sebagai koalisi, terlalu sempit, ini bagian dari silaturahim kebangsaan," katanya.

Pertemuan dengan Gerindra-PKB, merupakan bagian dari silaturahim kebangsaan. PKB dan Gerindra merupakan sekutu NasDem di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara sistem proporsional terbuka dalam pemilu.

"Jangan lupa, PKB dan Gerindra itu sekutu kami di MK dalam rangka ikut sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review sistem pemilu," katanya.

Baca Juga:

PKB Rayu NasDem Gabung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan