Kudatuli, Sabtu Kelabu di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia

PERISTIWA yang terjadi pada 27 Juli 1996 atau dikenang sebagai Peristiwa Kudatuli. Itu dalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Penyerbuan itu dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan), serta dibantu oleh pihak-pihak lain. Aksi itu kemudian meluas hingga menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat.

Beberapa kendaraan dan gedung saat itu terbakar. Pemerintah kala itu menuduh aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai penggerak kerusuhan. Akhirnya Pemerintah Orde Baru memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara, salah satunya ialah Budiman Sudjatmiko yang mendapat hukuman berat, 13 tahun penjara.

Baca juga:

Wacana Pembangunan Museum Bappenas dan Alasan di Baliknya

Peristiwa ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 149 orang (sipil dan aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan. Komnas HAM kemudian menyimpulkan pada peristiwa itu terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.

Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut penyerbuan itu dilakukan oleh Kodam Jaya. Dokumen tersebut juga menyebut bahwa Markas Besar ABRI bersama Alex Widya Siregar bertanggung jawab atas garapan penyerbuan itu.

Diduga Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yakni Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo, untuk melakukan penyerbuan.

Baca juga:

Sejarah Mencatat, Inilah 6 Kerusuhan Terbesar di Penjara Indonesia

Rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar sebagai massa PDI pro-Kongres Medan. Fakta serupa juga terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000.

Latar belakang penyerbuan itu diduga karena Soeharto dan pembantu militernya ingin merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Rekayasa itu tak lain untuk menggulingkan Megawati, namun dilawan oleh pendukungnya dengan menggelar mimbar bebas di Kantor DPP PDI. (waf)

Baca juga:

Usai Kerusuhan 21-22 Mei, 43 Persen Warga Takut Berbicara Politik