Kubu Prabowo: Lagi, Politisi Sontoloyo Pendukung Jokowi Ditangkap KPK

MerahPutih.Com - Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Dia merupakan kepala daerah pendukung Jokowi yang kesekian kalinya ditangkap lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya Walikota Pasuruan yang juga kader PDIP Setiyono, Bupati Malang yang juga kader Nasdem Rendra Kresna, dan yang terbaru Bupati Bekasi yang juga kader Golkar Neneng Hassanah Yasin.

"Dan terjadi lagi politisi sontoloyo pendukung Pak Jokowi ditangkap KPK karena suap," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade dalam keterangannya, Senin (19/11).

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, pihaknya mendukung KPK tanpa pandang bulu, termasuk beberapa kali menangkap kepala daerah pendukung capres petahana. Dengan adanya penangkapan kepala daerah pendukung petahana, Andre berujar jika pemerintahan Jokowi beserta pendukungnya tidak suci dari praktik suap.

"Penangkapan terhadap kepala dearah pendukung inkumben akan membuka mata publik seperti apa pemerintahan sekarang dan para pendukungnya. Mereka adalah sekelompok orang bermasalah yang mencoba saling melindungi," ujarnya.

Selain itu Andre Rosiade juga mendukung KPK membongkar semua kasus kepala dearah yang tiba-tiba mendukung petahana dan diduga terlibat kasus. Jangan sampai ada tudingan KPK hanya bisa menjerat pelaku korupsi kelas teri, sementara yang kakap lolos.

"Bagaimana dengan kasus mantan Gubernur NTB TGB yang sebelumnya sempat diperiksa KPK, kok tidak ada kelanjutan. Jangan-jangan banyak kepala daerah yang menjadi kader oposisi mendukung inkumben karena ingin mendapat perlindungan hukum karena diduga terbelit kasus," pungkasnya.

Remigo Yolanda Berutu merupakan kader Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Dia melawan arus dari Demokrat yang sudah resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tunggak BHP Rp364,84 Miliar, Kementerian Kominfo Cabut Izin Frekuensi First Media