Kubu Jokowi Pastikan Yusril Jadi Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 05 November 2018
Kubu Jokowi Pastikan Yusril Jadi Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf

Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (bulan-bintang.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga membenarkan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara bagi pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadapi Pemilu Presiden 2019.

"Pak Yusril (Yusril Ihza Mahendra) itu kan ahli hukum. Hukum politik dan hukum negara juga. Banyak kasus sengketa politik yang dia tangani di MK dan Bawaslu, dan dia memenangkan kasus-kasus itu," kata Arya Sinulingga, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (5/11).

Yusril Ihza Mahendra

Arya Sinulingga mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers yang menanyakan soal kabar pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam menghadapi Pilpres 2019.

Menurut Arya, Yusril adalah figur profesional. Yusril Ihza Mahendra, kata dia, meskipun pakar hukum tata negara dan ketua umum partai politik, tapi dapat bersikap profesional saat menjalani profesi sebagai pengacara.

"Yusril juga komit menerima tawaran sebagai pengacara pasangan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf tanpa bayaran," katanya seperti dilansir Antara

Praktisi media ini menilai, Yusril Ihza Mahendra meskipun menduduki jabatan sebagai ketua umum partai politik, tapi dia pernah diminta menjadi ahli hukum oleh partai politik lainnya yakni Partai Golkar.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf
Pasangan Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO)

Yusril juga pernah diminta menjadi pengacara pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. "Pak Yusril itu profesional," katanya lagi.

Menurut Arya, Yusril menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengacara pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf, dinilai sebagai keinginan Yusril agar penyelenggaraan Pilpres 2019 berjalan lancar, bersih, kredibel, dan bermartabat.

"Pak Yusril menginginkan agar Pemilu Presiden 2019 berjalan demokratis, sehingga dia bersedia menjadi pengacara Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf," katanya pula. (*)

#Yusril Ihza Mahendra #Jokowi-Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan