Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPP PDI Perjuangan mengucapkan rasa syukurnya atas hasil sistem perhitungan (Situng) internal yang menunjukkan kemenangan partai tersebut di 15 Provinsi. Hal itu sejalan dengan kemenangan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di 21 Provinsi.
“Artinya PDI Perjuangan bisa betul-betul bersama rakyat dan parpol KIK menjadi die hard-nya kemenangan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf,” ujar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (10/6).
Hasto menyebut kabar gembira tersebut berpotensi memecahkan rekor bahwa PDIP menjadi partai politik pertama yang dua kali berturut-turut menjadi pemenang pemilu sejak pemilu 1999.
BACA JUGA: Tanda-Tanda PDIP Bidik DPR Dipimpin Putri Megawati
PDIP, lanjut Hasto, berhasil mengalahkan ‘kutukan’ yang pernah dirasakannya sendiri sejak memenangkan pemilu 1999 namun kalah di 2014 oleh Golkar. Lalu Partai Golkar sendiri gagal mengulangi kemenangan itu dan kalah dari Partai Demokrat di Pemilu 2019.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang memberi kepercayaan kepada PDIP sebagai penopang utama pemerintahan Pak Jokowi,” tegasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari situng Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP, hingga kemarin, partai itu memenangkan pemilu legislatif di 15 Provinsi. Di mana presentase tersbesar adalah di Bali dengan 57,56 persen, lalu diikuti Yogyakarta dengan 34,15 persen, dan Sulut dengan 32, 28 persen.
Sementara Jokowi-Ma’ruf, menang di 21 Provinsi dan luar negeri. Provinsinya sama dengan di atas dan ditambah beberapa kota seperti papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
Lebih lanjut, meski berpotensi menjadi pemenang, Hasto memastikan pihaknya tidak akan menjadi angkuh dengan mendominasi demokrasi Indonesia. Dirinya mengingat bahwa seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang sama-sama telah bekerja keras, maka ke depan koalisi akan berpijak kepada kesepakatan bersama.
“Terutama kesepakatan bersama partai yang menerima dukungan rakyat sehingga melampaui parliamentary threshold di Parlemen,” pungkasnya. (Knu)
