Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden KSPI Said Iqbal menyebut RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law berpotensi meningkatkan jumlah pekerja asing di tanah air.
Menurut Said, sejatinya dalam UU nomor 13 tahun 2003 tenaga kerja asing itu hanya untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu dan untuk kepentingan transfer pengetahuin sehingga ketika ia kembali ke negaranya dia bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.
Baca Juga
Pemerintah Keliru Terapkan Kebijakan Investasi dengan Abaikan Kesehjateraan Pekerja
"Tapi dalam Omnibus law cipta lapangan kerja tersirat bahwa semua jenis pekerjaan dan pekerja buruh pasar kita sebutnya itu boleh. Ini mengancam masa depan tenaga kerja lokal di mana negara tdk bisa melindungi," kata Said di kawasan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/1).
Said meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law cipta lapangan kerja. Karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja, orang muda yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan.
"Kami tak setuju ketika investasi masuk maka tdk ada perlindungan buat kaum buruh. Kami mengatakan RUU cipta lapangan kerja berciptarasa pengusaha," jelas Said.
Said mengatakan, buruh memiliki kewajiban dan hak di negeri ini untuk perlindungan kpd negara, perlindungan job scurity yaitu kepastian kerja.
"Kemudian jaminan sosial dan juga salary security yaitu kepastian upah," terang Said.
Said menglaim, pihaknya bakal melakukan sejumlah langkah hukum daj politik untuk menolak kebijakan itu salah satunya judicial review di Mahkamah Konstitusi.
"Persiapan judicial reviww di mahkamah konstitusi dan dibawa ke pengadilan Jakarta Pusat. Kita akan citizen law shoot, dan langkah politik, kita akan meminta dpr membatalkan omnibus law ini," terang Said.
RUU Penciptaan Lapangan Kerja salah satunya membuka keran sekolah asing untuk membuka di Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga tidak diwajibkan mengajar dengan bahasa Indonesia.
"Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi Pasal 432 ayat 1 RUU RUU Penciptaan Lapangan Kerja yang didapat.
Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
"Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia," demikian bunyi Pasal 432 ayat 2.
Baca Juga
Pasal 433 mengatur kampus asing yang ingin membuka cabang di Indonesia. Syaratnya, perguruan tinggi lembaga negara lain sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya. Kewajiban kampus asing itu hanya:
1. memperoleh izin pemerintah;
2. berprinsip nirlaba;
3. mendukung kepentingan nasional. (Knu)
