KSP Sebut Semua Punya Peluang Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN


Jembatan Pulau Balang, salah satu akses penghubung menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (10/2/2022). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc
MerahPutih.com - Teka teki siapa kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera terungkap.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wendy Tuturoong menyebut, kepala otorita bakal diumumkan setelah aturan turunan UU IKN terbit.
"Kalau enggak berbarengan, setelah Perpres Otorita terbit," kata Wendy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/2).
Baca Juga:
Sekjen PDIP Sebut Konsep Pembangunan IKN Penjabaran dari Indonesiasentris
Wendy mengatakan bahwa nantinya dalam memilih calon kepala otorita IKN mirip dengan pemilihan menteri kabinet.
Menurut Wendy, Presiden Jokowi bakal menerima masukan dari berbagai pihak mengenai calon kepala otorita itu.
"Karena ini jabatan setingkat menteri, jadi seperti biasanya pemilihan menteri. Tapi tentu Presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak," jelasnya.
Dia mengatakan, semua calon yang telah disebutkan Presiden Jokowi memiliki peluang yang sama.
Namun, semua kembali pada hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Ya semua nama yang beredar selama ini bisa saja terpilih," kata Wendy.
Baca Juga:
Andika Bakal Minta Tambahan Prajurit ke Prabowo Jaga IKN Nusantara
Merujuk pada Undang-Undang (UU) IKN, Jokowi sendiri memiliki waktu paling lambat dua bulan untuk memilih kepala beserta wakil kepala IKN setelah payung hukum diundangkan.
Melalui keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Jokowi disebut telah meneken UU IKN sekaligus menandai pembangunan di kawasan Kalimantan Timur tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir, ada beberapa nama yang diisukan untuk menjadi kepala Badan Otorita IKN, mulai dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, hingga Ridwan Kamil. (Knu)
Baca Juga:
PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
