KRL Masih Beroperasi, 5 Kepala Daerah Surati Budi Karya Sumadi

Merahputih.com - 5 kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar mempertimbangkan penghentian sementara operasional kereta rel listrik (KRL).

"Pertimbangannya, moda transportasi massal KRL masih memiliki risiko besar adanya penularan COVID-19," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5).

Baca Juga

Mahfud: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia

Dedie menjelaskan, setelah dilakukan tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4) ditemukan ada tiga orang positif COVID-19.

Tes swab dan tes cepat juga dilakukan secara acak terhadap penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5), juga ditemukan tiga orang positif COVID-19.

Menurut dia, hasil tes swab di Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi ini menjadi landasan bagi lima kepala daerah di Bodebek mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk menghentikan sementara operasional KRL atau pengaturan lebih ketat operasional KRL agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak signifikan

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bodebek melakukan rapat koordinasi virtual pada Selasa (5/5) membahas penerapan PSBB di daerah masing-masing dan hasil tes swab di Stasiun Bogor yang menemukan adanya tiga orang positif COVID-19.

Rapat koordinasi virtual itu diikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Baca Juga

Buntut Pelarangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun Drastis

Menurut Bima Arya Sugiarto, sebagaimana dikutip Antara, pada rapat koordinasi itu ada banyak rekomendasi yang diusulkan, tapi kemudian dikerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi terkait operasional KRL untuk disampaikan ke Menteri Perhubungan.

"Karena hari ini sudah hari ketujuh penerapan PSBB tahap II, maka surat usulan itu harus segera dikirimkan ke Menteri Perhubungan," katanya. (*)