Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah akibat kemarau berkepanjangan, dampak fenomena iklim El Nino.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah.
Ia menekankan, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.
Baca Juga:
Legislator PKB Dorong Pemerintah Beri Insentif pada Petani yang Gagal Panen Akibat Kemarau
"Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain," kata Puan di Jakarta, Kamis (14/9).
Menurut Puan, penyebab kekeringan karena musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air.
Saat ini, warga terdampak kekeringan mengharapkan droping air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari.
Puan meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK ini menilai, bencana kekeringan menjadi gambaran nyata akan kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, dan degradasi sumber air.
Puan mengingatkan agar pemerintah betul-betul menjalani program pendukung dalam mengatasi perubahan iklim.
"Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat melindungi air bersih sebagai aset berharga dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai terhadap air bersih yang merupakan hak dasar setiap manusia," ujarnya.
Di sisi lain, Puan menyebut potret kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia harus ditangani dengan peningkatan infrastruktur.
Mengingat masih banyak daerah-daerah yang mengandalkan sumur tradisional sebagai sarana utama dalam mendapatkan air bersih.
“Alih-alih mengandalkan sumur- sumur tradisional yang tidak lagi mencukupi, pemerintah perlu melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia,” terang Puan.
Baca Juga:
Musim Kemarau Bikin Penjualan Layangan Meningkat
Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia.
"Hal ini termasuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan, meningkatkan infrastruktur penampungan air, dan menyusun rencana pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan," urai cucu Presiden pertama Sukarno tersebut.
Sekadar informasi, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang.
Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.
Beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan seperti di Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Bahkan, Pemkab Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.
Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. (Knu)
Baca Juga:
BMKG Nyatakan Musim Kemarau di Indonesia Tak Akan Separah Korea Selatan
