KPU Undang Negara Lain untuk Lihat Proses Pemungutan Suara di Tanah Air

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 12 Februari 2024
KPU Undang Negara Lain untuk Lihat Proses Pemungutan Suara di Tanah Air

Siswa memasukkan surat suara saat mengikuti rangkaian simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (23/2/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa/aa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 dipastikan terbuka untuk semua pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Indonesia Election Visit Program (IEVP) yang akan berlangsung pada 12-15 Februari 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, program tersebut untuk memberikan kesempatan kepada berbagai pihak seperti perwakilan negara sahabat, NGO, dan pihak lainnya dalam mengikuti perkembangan pemilu di Indonesia.

Baca Juga:

KPU Klaim Distribusi Logistik Pemilu ke Seluruh Indonesia Capai 99 Persen

"KPU mengundang negara sahabat (election management body) untuk menyaksikan pemungutan suara di Indonesia," kata Hasyim kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Hasyim mengatakan, kegiatan akan diisi seminar internasional, kunjungan beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di tiga provinsi di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

"Pembukaan besok pagi ada seminar internasional dan kunjungan ke beberapa tempat dan di KPU juga, pada hari H diorganisir secara tim untuk melihat penghitungan surat suara di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, tiga provinsi itu," ujarnya.

Baca Juga:

Beras Premium Langka, Warga DKI Diimbau Tak Panic Buying

Indonesia, menurut Hasyim, merupakan salah satu negara penyelenggara pemilu terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia juga menjadi negara yang mempraktikkan sistem politik elektoral.

“Kita yang mempraktikkan demokrasi elektoral dan penting mengabarkan kepada warga global Indonesia mempraktikkan politik elektoral," tuturnya.

Hasyim menjelaskan, di antara negara anggota G-20, ada sembilan negara yang menyelenggarakan pemilihan umum.

Hal tersebut akan mewarnai proses demokrasi global dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi secara global.

"G-20 ada 9 negara yang menyelenggarakan pemilu, terakhir Amerika Serikat pada November 2024 dan ini akan mewarnai demokrasi global dan memberikan kontribusi perkembangan ekonomi global," tutup Hasyim. (knu)

Baca Juga:

Bansos Beras Dilanjutkan Setelah Pencoblosan

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan