Andika Pratama
MerahPutih.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus menilai penetapan tersangka terhadap mantan Ketua Umum PPP Rommahurmuziy membuktikan bahwa KPK tetap "on the track" menjalankan tugas dan kewajibannya
Begitu juga Presiden Jokowi tetap melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas-tugas lainnya sebagai Capres 2019 tanpa halangan apapun.
"Artinya KPK murni menjalankan tugas UU begitu pula Presiden juga tidak mempolitisasi pelaksanaan tugas KPK termasuk dalam OTT KPK terhadap Rommy. Presiden Jokowi tidak bergantung kepada KPK dan sebaliknya KPK-pun tidak bergantung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas-tugas komstitisional masing-masing" kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Minggu (17/3).
Petrus melanjutkan kasus ini jelas membawa dampak positif tidak saja bagi KPK akan tetapi juga bagi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia.
"Publik justru mengapresiasi pimpinan KPK dan Jokowi sebagai pemimpin yang tetap konsisten menjaga "independensi" KPK, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh UU," paparnya.
KPK sudah berkali-kali memberikan garansi bahwa dalam bertindak KPK tidak akan terpengaruh dengan proses politik, baik selama pilkada maupun pemilu dan pilpres 2019.
Bagi KPK penindakan yang dilakukan pada masa pemilu merupakan pendidikan politik yang baik terutama dalam membangun sistem penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dalam rangka menciptakan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN.
"Prospek pemberantasan korupsi di masa yang akan datang akan tetap mendapat dukungan penuh dari publik, karena KPK ikut bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin lokal dan nasional yang bersih dan bebas dari KKN, yang hingga saat ini belum berhasil," jelas Petrus
Petrus menganggap saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pola penindakan dimulai dari pinggir atau motode makan bubur panas (dari hilirnya).
"Maka di era Jokowi pola pemberantasan korupsi dimulai dari hulunya yaitu yang disasar adalah pucuk pimpinan Partai Politik, anggota dan pimpinan DPR, DPD RI dan DPRD dan juga pimpinan Lembaga Tinggi negara lainnya," pungkasnya. (Knu)
