Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mengizinkan para calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi untuk kampanye. Meskipun status pencalonan mereka tak digugurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami (Pimpinan KPK) sepakat tidak akan mengeluarkan izin untuk kampanye," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/3).
Diketahui, dalam dua bulan terakhir, KPK berhasil menangkap sejumlah calon kepala daerah yang ikut berkompetisi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.
Mereka di antaranya, Bupati Jombang Nyono Suharli yang maju kembali sebagai calon Bupati Jombang, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calob gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Bupati Subang, Imas Aryumningsih yang maju kembali sebagai calon Bupati Subang.
Kemudian Bupati Lampung Tengah Mustafa yang maju menjadi calon gubernur Lampung, dan teranyar mantan Wali Kota Kendari Asrun yang maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Para calon kepala daerah ini telah berstatus sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan.
Basaria menegaskan, KPK tidak pernah menarget calon kepala daerah tertentu. Meski begitu, KPK akan terus menjerat para calon kepala daerah terutama yang berasal dari unsur penyelenggara negara jika tidak menghentikan perilaku korupnya.
"KPK tidak punya target khusus tapi kita punya atensi dan kerjasama di tingkat Bareskrim, Dirkrimsus, dan Deputi Penindakan untuk turut serta mengawal dan monitor kejadian di lapangan," pungkasnya. (Pon)
