KPK Pastikan Banding Vonis 3,5 Tahun Bui Hasto Kristiyanto, Ini Dalihnya
Terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengajukan banding atas vonis Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto sebelumnya divonis hukuman 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, upaya hukum banding akan diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena vonis terhadap Hasto kurang dari dua pertiga tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Baca juga:
Febri Diansyah Beberkan 9 Catatan Kritis Usai Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara
"Karena putusan kurang dua pertiga dari tuntutan, maka penuntut umum ajukan banding," kata Fitroh saat dikonfirmasi, Kamis (31/7).
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, JPU masih mempunyai batas waktu sampai besok untuk menyampaikan sikap resmi atas putusan pengadilan tingkat pertama.
"Jaksa masih punya waktu itu sampai dengan besok sampai dengan hari Jumat ya, saya serahkan sepenuhnya kepada Direktur Penuntutan," tutur orang nomor satu di lembaga antirasuah itu.
Baca juga:
Untuk diketahui, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suap terkait PAW anggota DPR RI 2019–2024 untuk Harun Masiku.
Sementara, Harun Masiku masih buron sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Eks Caleg PDIP itu masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 17 Januari 2020. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Selain Banten dan Kalsel, KPK Juga Lakukan OTT di Bekasi
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara
Selain di Banten, KPK Juga Tangkap Jaksa di Kalsel
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sita Uang Rp 900 Juta
OTT KPK di Tangerang, 2 Pengacara Ditangkap Terkait dengan Jaksa
KPK Konfirmasi OTT di Tangerang, Lima Orang Ditangkap
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut