Headline

KPK Pantau Kepala Daerah di Jateng, Wali Kota Solo: Sejak Zaman Jokowi Tidak Ada Jual Beli Jabatan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 02 April 2019
KPK Pantau Kepala Daerah di Jateng, Wali Kota Solo: Sejak Zaman Jokowi Tidak Ada Jual Beli Jabatan

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo memberikan keterangan terkait adanya kepala daerah di Jateng yang dipantau KPK, Selasa (2/4). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau gerak gerik Kepala Daerah di wilayah Jawa Tengah. Hal itu dilakukan KPK setelah mendeteksi adanya potensi penyelewengan dana APBD dan APBN.

Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo, mengatakan sebagai kepala daerah tidak ada sedikitpun rasa takut diawasi oleh KPK. Dia sangat yakin selama menjadi Wali Kota Solo bersih dari praktik jual beli jabatan.

Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo. Foto: MP/Ismail Soli

"Proses pengangangkatan jabatan maupun perizinan di Solo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tidak ada yang perlu dicurigai," ujar Rudy sapaan akrab Wali Kota Solo, Selasa (2/4).

Rudy menegaskan Kota Solo sejak Wali Kota-nya Jokowi tidak pernah sekalipun temuan praktik jual beli jabatan. Dia menegaskan Solo bebas setoran dari siapapun termasuk dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Proses kenaikan jabatan di lingkungan Pemkot Solo dilakukan secara terbuka melalui proses seleksi. Masyarakat yang menemukan kecurangan bisa langsung bertanya pada Wali Kota atau langsung ke KPK," papar dia.

Rudy senang dan menyambut baik upaya yang dilakukan oleh KPK. Ia juga berharap para ASN di lingkungan Pemkot Solo ikut menjaga komitmen bebas korupsi.

Gedung Merah Putih KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

"Saya melakukan mutasi kepala sekolah pun dilakukan berdasarkan prefesionalisme. Jual beli jabatan di Solo saya jamin tidak ada," kata politisi PDIP ini.

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya.

#FX Hadi Rudyatmo #Wali Kota Solo #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tahir Solo Museum Tunggak PBB-P2 Rp600 Juta, Wali Kota Solo Minta Segera Dilunasi
Tahir Solo Museum diketahui memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp600 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 15 September 2026
Tahir Solo Museum Tunggak PBB-P2 Rp600 Juta, Wali Kota Solo Minta Segera Dilunasi
Indonesia
Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Pelapor merupakan warga Solo, yakni Budi Kuswanto dan Tri Sapto warga Solo menyerahkan laporan ke Kantor Kejari Solo didampingi kuasa hukumnya, Jumat (3/7).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
 Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Indonesia
Pasang Baliho Ultah Jokowi Pakai Aset Pemkot Solo, Walkot Respati Minta Maaf
Gerindra menegaskan pihaknya mempertanyakan mengapa perlakuan serupa tidak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat ultah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
Pasang Baliho Ultah Jokowi Pakai Aset Pemkot Solo, Walkot Respati Minta Maaf
Indonesia
Pemkot Solo Gandeng Kejagung Revitalisasi Sriwedari, Siapkan Anggaran Rp 200 Miliar
Pemkot Solo menggandeng Kejagung untuk merevitalisasi Sriwedari. Anggarannya ditaksir mencapai Rp 200 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Pemkot Solo Gandeng Kejagung Revitalisasi Sriwedari, Siapkan Anggaran Rp 200 Miliar
Indonesia
Kementerian LH Tegur Pemkot Solo Terkait Praktik Open Dumping Pengelolaan Sampah
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan surat teguran tersebut diterimanya belum lama ini.
Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026
Kementerian LH Tegur Pemkot Solo Terkait Praktik Open Dumping Pengelolaan Sampah
Indonesia
Menu MBG Ramadan Diprotes, Wali Kota Solo Minta Badan Gizi Nasional Lakukan Evaluasi
Menu Makan Bergizi Gratis saat Ramadan diprotes warga. Wali Kota Solo Respati Ardi minta Badan Gizi Nasional segera evaluasi dan perbaiki distribusi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Februari 2026
Menu MBG Ramadan Diprotes, Wali Kota Solo Minta Badan Gizi Nasional Lakukan Evaluasi
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Temui Dubes Belanda, Wali Kota Solo Minta Artefak Museum Radya Pustaka Dikembalikan
Wali Kota Solo, Resparti Ardi, menerima kunjungan Dubes Belanda, Selasa (27/1). Ia pun mengusulkan pemulangan artefak Museum Radya Pustaka.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Temui Dubes Belanda, Wali Kota Solo Minta Artefak Museum Radya Pustaka Dikembalikan
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Bagikan