KPK Harap Capres Fokus Perbaiki Tata Kelola SDA
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap kepada dua paslon capres yang akan mengikuti debat kedua untuk fokus pada tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).
Pasalnya, kata Laode, SDA merupakan aset terbesar bangsa Indonesia yang mesti dijaga. Karena itu, ia meminta pada debat kedua nanti, kedua paslon melontarkan gagasan dalam rangka memperbaiki tata kelola SDA di Indonesia.
"Kita sangat berharap bahwa presiden atau para capres itu memiliki konsen untuk perbaikan tata kelola di sumber daya alam," kata Laode saat ditemui di Gedung KPK Lama, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/1) kemarin.
Menurut Laode, SDA Indonesia dapat dijadikan sumber devisa serta penonggak ekonomi nasional. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil SDA terbesar di dunia.
"Mulai dari minyak dari batubara dari emas dari nikel dan ikan dan hutan dan kebun itu perlu sekali karena kalau digabung semuanya itu semua sumber ekonomi Indonesia yang paling tinggi," ungkapnya.
Debat Pilpres 2019 putaran kedua rencananya akan digelar pada 17 Februari 2019, mendatang. Debat kedua yang mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup hanya akan diikuti dua pasang capres yakni Jokowi dan Prabowo. (Pon)
Bagikan
Berita Terkait
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Kantor DJP Diobok-obok KPK, Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa Janji Tak Bakal Menghalang-halangi
KPK Sita CCTV hingga Valas usai Geledah KPP Madya Jakarta Utara
Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka, Komisi VIII DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Korupsi Kuota Haji
Kasus Dugaan Korupsi PT Wanatiara Persada, KPK Tak Tutup Peluang Periksa Pejabat Maluku Utara