Wisnu Cipto
MerahPutih.com - KPK membuka peluang memanggil Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto diperiksa terkait dugaan aliran dugaan kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang mengalir ke Partai Golkar.
"Bisa saja (dipanggil Airlangga untuk diperiksa). Bisa saja ke mana-mana penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9).
Namun, Basaria menepis dugaan KPK menjadikan Menteri Perindustrian itu target khusus. "Tapi kami gak bisa target, oh ya si ini harus diperiksa. Jadi kita tunggu penyidik saja," imbuh mantan (Polwan) berpangkat bintang dua itu.
Menurut Basaria, KPK bisa saja memanggil Airlangga terkait kasus yang telah menjerat dua politisi Golkar Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham ini. Apalagi, Eni Saragih beberapa kali sudah buka suara terkait aliran dana suap proyek itu ke kegiatan Munaslu Golkar 2017, yang dimenangkan Airlangga.
Namun, Basaria mengakui KPK memang belum bisa membuktikan kebenaran aliran uang ke partai Golkar itu sampai saat ini. Yang jelas, lanjut dia, KPK telah mendeteksi sebagian uang suap oleh salah satu tersangka kasus tersebut, dialirkan ke Munaslub Golkar. "Informasi itu sudah ada, prediksi kita sudah ada ke sana. Tapi pembuktian ini belum dapat," tandas dia.
Sebelumnya, Eni mengakui sebagian uang yang dirinya terima sebesar Rp2 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, dia tak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang pohon beringin itu.
Eni juga mengaku hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Adanya aliran dana ke Munaslub Golkar ini diperkuat dengan dikembalikannya uang sebesar Rp 700 juta oleh pengurus Partai Golkar ke lembaga antirasuah. (Pon)
