Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf.
Irwandi sebelumnya divonis 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut Irwandi 10 tahun penjara, membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.
"Kami memutuskan mengajukan banding terhadap vonis Irwandi," kata Jaksa, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (12/4).
Pada perkaranya, Irwandi dinilai terbukti bersalah karena meneria suap dan gratifikasi. Majelis hakim menilai, Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.
Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.
Selain menerima suap, Irwandi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar dan dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp32,45 miliar.
Majelis hakim juga mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun. Pencabutan hak politik itu setelah Irwandi menjalani pidana pokok.(Pon)
Baca Juga: Irwandi Yusuf: Orang Lain yang Main, Saya yang Masuk Penjara
