Headline

KPI Tegur 11 Stasiun Televisi untuk Boikot Iklan Blackpink, PSI: Ada-Ada Saja

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 16 Desember 2018
 KPI Tegur 11 Stasiun Televisi untuk Boikot Iklan Blackpink, PSI: Ada-Ada Saja

Ketua PSI Grace Natalie bersama kader PSI di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/9). (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui juru bicara untuk isu perempuan, Dara Adinda Nasution menyayangkan sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menegur 11 stasiun televisi terkait iklan situs belanja online yang dibintangi girlband Korea Selatan, Blackpink.

Menurut Dara Adinda, teguran itu mengada-ada lantaran KPI hanya mendasarkan pada aduan segelintir orang.

"Teguran itu jelas mengada-ada, karena iklan tersebut tidak bertentangan dengan aturan KPI yang diikuti stasiun televisi," ujar Dara Adinda Nasution dalam keterangan di Jakarta, Minggu (16/12).

Ia mengatakan keputusan KPI menegur 11 stasiun televisi swasta patut dipertanyakan sebab iklan yang ditayangkan sudah lulus sensor Lembaga Sensor Film (LSF).

Menurut Dara, iklan tersebut tidak layak dikategorikan merendahkan perempuan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan masyarakat Indonesia.

Dara Adinda Nasution
Politisi PSI Dara A. Kesuma Nasution. Foto: MP/Gomes

"Tidak ada satu pun bagian iklan tersebut yang menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu melalui gambar 'close up' dan 'middle close up' seperti yang dilarang oleh Standard Program Siaran yang dikeluarkan oleh KPI sendiri," ujar Dara.

Menurut PSI, masyarakat tentu berharap KPI bisa bekerja tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran, namun masyarakat akan menolak apabila KPI mengada-ada. Menurut Dara, grup perempuan Blackpink di iklan tersebut memang mengenakan pakaian rok mini, tetapi tidak ada larangan gambar pemakaian rok mini dalam peraturan penyiaran di Indonesia.

"Kalau misalnya saja, paha atau dada anggota Blackpink dieksploitasi dengan pengambilan gambar 'close up', saya paham bila ada pelarangan. Tapi bukankah kita bisa melihat sendiri, ini tidak terjadi dengan iklan Shopee," kata dia.

Dara setuju bahwa KPI harus serius mendengar keluhan masyarakat.

Namun, kata dia, KPI harus selektif dan bersikap berwibawa dengan merujuk pada aturan-aturan yang mereka buat sendiri dan menghargai kreativitas masyarakat.

"KPI jangan sampai menjadi lembaga yang serba melarang hanya karena ada suara masyarakat tertentu. KPI jangan hanya mengurusi dada dan paha perempuan. Masih banyak PR kita di dunia penyiaran yang lebih mendesak dari ini," ujar caleg dari Sumut itu.

Blackpink
Girlband BLACKPINK (Foto: Soompi)

Dara khawatir KPI akan jadi bahan tertawaan masyarakat.

Ia mengingatkan pada 2016, KPI juga dikecam karena kasus sensor dengan cara blur pada program televisi, seperti kartun Sponge Bob, Doraemon, ataupun pemilihan Putri Indonesia dan acara olahraga.

"Ketika itu bahkan ada sindiran bahwa susu sapi pun akan disensor KPI. Itu terjadi karena anggota KPI nampak tidak profesional bekerja," ujar Dara seperti dilansir Antara.

Terkait dengan penampilan perempuan di televisi, Dara memandang selama ini stasiun-stasiun televisi sudah berusaha patuh mengikuti aturan KPI.

"Mereka pasti memblur atau bahkan menghilangkan bagian siaran yang dipandang mengekspolitasi tubuh perempuan atau seks. Mereka sudah patuh. Karena itu KPI jangan sampai mempersulit stasiun televisi dengan membuat aturan mengada-ada," tegasnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Markas BPN Prabowo-Sandi Pindah ke Solo, Ketua TKD Solo: Saat Ini Tim Kami Makin Solid

#KPI #Black Pink #BLACKPINK #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

ShowBiz
BLACKPINK Cetak Rekor Baru, MV 'BOOMBAYAH' Tembus 1,9 Miliar Views di YouTube
BLACKPINK kini mencatatkan rekor baru. Video musik BOOMBAYAH meraih 1,9 miliar views di YouTube.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
BLACKPINK Cetak Rekor Baru, MV 'BOOMBAYAH' Tembus 1,9 Miliar Views di YouTube
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Ia menyebut ini menjadi hal yang positif bagi kerja-kerja politik di Dapil Jateng 5 khususnya di Solo dan Jawa Tengah
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Bagikan