Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Korea Selatan menandatangani kesepakatan dengan Polandia untuk membeli pesawat tanpa awak bunuh diri pada Rabu (2/10). Pembelian ini sekaligus menandai langkah signifikan dalam meningkatkan kemampuan kendaraan udara tak berawak (UAV) di tengah meningkatnya ancaman pesawat tanpa awak dari Korea Utara.
Kesepakatan tersebut, yang menandai pembelian pertama senjata Seoul dari Warsawa, merupakan bagian dari perjanjian pengimbang, pengaturan perdagangan timbal balik yang menguntungkan Polandia, pembeli utama sistem pertahanan Korea Selatan.
Menurut Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA), Korea Selatan setuju untuk membeli drone Warmate yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Polandia WB Electronics, berdasarkan efektivitasnya yang telah terbukti dalam perang Ukraina, demikian diberitakan The Korea Times, dikutip Kamis (3/10).
Meskipun pejabat Korea Selatan tidak mengungkapkan jumlah pasti drone atau harganya, laporan menunjukkan pembelian tersebut melibatkan sekitar 200 unit. Drone tersebut akan dikirim pada bulan November, dan akan dikerahkan ke unit Angkatan Darat dan komando operasi drone pada bulan Desember.
Baca juga:
Melancong ke Korea Selatan, Jangan Lupa Mampir ke 3 Festival Musim Gugur ini
Perjanjian tersebut ditandatangani selama Pameran Pertahanan Internasional Angkatan Darat Korea (KADEX), yang memulai sesi lima harinya pada hari Rabu di markas militer di Gyeryongdae, Provinsi Chungcheong Selatan.
Pemerintah Polandia awalnya mengusulkan penjualan pada bulan Juni, dan Korea Selatan menyelesaikan keputusan tersebut pada bulan Agustus.
Pada bulan Juli, pejabat pertahanan Korea Selatan melakukan perjalanan ke Polandia untuk menilai kinerja UAV yang saat ini digunakan oleh militer Polandia, serta kemampuan produksi pabrikan.
Setelah meninjau beberapa model, para pejabat menilai Warmate adalah pilihan yang paling cocok, karena jalur produksinya yang aktif memastikan pengiriman segera setelah penandatanganan kontrak.
Baca juga:
"Produk tersebut telah diverifikasi secara menyeluruh oleh tim kami, termasuk pejabat dari Angkatan Darat, komando operasi pesawat nirawak, Badan Pengembangan Pertahanan (ADD), dan DAPA," kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan. (ikh)
