Korea Perketat Keamanan, Putusan Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol makin Dekat
Pendukung Presiden Korsel yang Dimakzulkan Yoon Suk Yeol mengibarkan bendera Amerika Serikat. (Foto: YouTube/Global News)
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Sementara yang juga Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok pada Jumat (14/3) berjanji menindak tegas siapa pun yang menantang otoritas publik dengan kebijakan tanpa toleransi menjelang putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terkait dengan proses pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol.
"Kami akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran seperti perusakan fasilitas, pembakaran, dan penyerangan terhadap petugas polisi," kata Sang-mok dalam pertemuan menteri terkait keamanan di Kompleks Pemerintahan Seoul. "Kebebasan berpendapat merupakan hak berharga yang dijamin konstitusi, tetapi itu datang dengan tanggung jawab,” imbuhnya, dikutip The Korea Times.
Dengan meningkatnya ketegangan antara kelompok yang pro dan kontra pemakzulan, pihak berwenang meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah kekerasan dan memastikan keselamatan publik. Badan Kepolisian Nasional Korea mengatakan akan mengeluarkan peringatan darurat tingkat tertinggi pada hari putusan, mengerahkan 100 persen pasukan polisi dan menangguhkan cuti semua petugas.
Baca juga:
"Kami akan membangun sistem respons total untuk meminimalkan kerusuhan sosial sebelum dan setelah putusan," kata Kepala Sementara Badan Kepolisian Nasional Lee Ho-young.
Polisi berencana menempatkan 337 unit mobile di seluruh negeri, dengan total sekitar 20.000 petugas. Langkah keamanan khusus akan diterapkan di sekitar lembaga-lembaga penting, termasuk Mahkamah Konstitusi, Majelis Nasional, dan markas besar partai politik besar. Area sekitar Mahkamah Konstitusi akan ditetapkan sebagai zona pencegahan kejahatan khusus dengan patroli yang ditingkatkan dan pemasangan pagar pengaman.
Selain itu, pihak berwenang juga akan melarang pelepasan senjata api milik pribadi dari fasilitas penyimpanan polisi dan membatasi penerbangan drone di pusat Seoul. Aktivitas drone yang tidak sah akan dicegat. Pihak operator akan dikenai sanksi.
"Komunitas internasional sedang mengawasi Korea dengan seksama, dan ketahanan demokrasi kita sedang diuji," kata Sang-mok. Ia menambahkan, penting bagi semua warga negara untuk mengungkapkan pendapat mereka melalui cara yang sah dan menghormati keputusan pengadilan.
Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan memberikan putusan mereka minggu depan. Putusan itu akan menentukan apakah Suk-yeol akan diberhentikan dari jabatannya atau tidak. Keputusan ini mengikuti berbulan-bulan ketegangan politik dan protes besar di seluruh negeri.(dwi)
Baca juga:
Bagikan
Berita Terkait
Chef Paik Jong-won Balik ke TV, Diam-Diam Hapus Video Pengumuman Hiatus
[HOAKS atau FAKTA] : Surat sudah di Tangan DPR, Wapres Gibran Resmi Dimakzulkan dari Jabatannya
JF3 Fashion Festival Bawa Industri Mode Indonesia ke Kancah Global, akan Tampil di Busan Fashion Week 2025
Prabowo Akui Belajar soal Etos Kerja dari Orang Korea, Natal dan Idul Fitri Tetap Latihan
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Penyelundupan hingga Narkotika Bikin Prabowo ‘Ngeri’, Dianggap Jadi Bahaya Nyata bagi Masa Depan Perekonomian
KTT APEC Bakal Hasilkan Deklarasi Gyeongju Dan Kesepakatan Kecerdasan Artifisial
Ketegangan Global di Depan Mata, Prabowo Peringatkan semua Pemimpin APEC tak Saling Curiga dan Bangkit dari Ketakutan
Tersentuh Sikap Hangat Prabowo, Pekerja Migran di Korea: Beliau Seperti Sosok Ayah bagi Kami
Presiden Prabowo Telah Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda dan Isu KTT APEC 2025