Kontras: Agenda SDGs Perlu Dikawal agar Tidak Jadi Kosmetik Belaka
Penggiat HAM dan Demokrasi,Koordinator KontraS Haris Azhar (tengah) bersama Ketua umum Keastuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (kedua kanan) (antara foto)
MerahPutih Hukum - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik pengesahan target pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (25/9).
Koordinator Kontras Haris Azhar menilai dengan disahkan point 16 terkait target pembangunan berkelanjutan tentang perdamaian, keadilan dan akuntabilitas, sangat relevan bagi Indonesia, dapat pendorong pemenuhan HAM.
"Dalam agenda itu, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, ketersediaan akses dan keadilan bagi semua orang dan membangun institusi yang efektifitas, akuntabel dan inklusif disegala tingkatan," katanya kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (30/9).
Menurut Haris, target itu juga akan menurunkan angka kekerasan dalam segala bentuk dan angka kematian, mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, penjualan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
Hariz juga menegaskan, agenda 16 mensyaratkan perlunya kesetaraan, anti kekerasan, melindungi kelompok lemah dan penting penegakan hukum. Situasi ini masih timpang jika dicerminkan di Indonesia saat ini. "Khusus dalam ranah hak asasi manusia."
Agenda yang baru akan diterapkan pada 1 Januari 2016 itu dinilai harus terus dikawal agar tidak hanya menjadi agenda rapat semata. "SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja," tegasnya.
Haris berharap dengan kehadiran Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di agenda SDGs, menegaskan peran penting pemerintah untuk segera menyusun agenda, sosialisasi atas komitmen SDGs. Tak kalah penting adalah segera menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum sesuai dengan agenda SDGs. "Dengan ini Agenda SDGs akan semakin terasa ditingkatan domestik di Indonesia," tukasnya. (fdi)
Baca Juga:
Aksi Tolak Hukuman Mati Aktivis KontraS
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Korban Tewas di Iran Bertambah Jadi 2.500, Jumlah Terbesar dalam Beberapa Dekade Terakhir
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan di Sekolah
Ancaman Serius Generasi Muda, Densus 88 Ungkap 70 Anak di 19 Provinsi Terpapar Konten Kekerasan Ekstrem
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir