Fredy Wansyah
MerahPutih Hukum - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik pengesahan target pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (25/9).
Koordinator Kontras Haris Azhar menilai dengan disahkan point 16 terkait target pembangunan berkelanjutan tentang perdamaian, keadilan dan akuntabilitas, sangat relevan bagi Indonesia, dapat pendorong pemenuhan HAM.
"Dalam agenda itu, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, ketersediaan akses dan keadilan bagi semua orang dan membangun institusi yang efektifitas, akuntabel dan inklusif disegala tingkatan," katanya kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (30/9).
Menurut Haris, target itu juga akan menurunkan angka kekerasan dalam segala bentuk dan angka kematian, mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, penjualan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
Hariz juga menegaskan, agenda 16 mensyaratkan perlunya kesetaraan, anti kekerasan, melindungi kelompok lemah dan penting penegakan hukum. Situasi ini masih timpang jika dicerminkan di Indonesia saat ini. "Khusus dalam ranah hak asasi manusia."
Agenda yang baru akan diterapkan pada 1 Januari 2016 itu dinilai harus terus dikawal agar tidak hanya menjadi agenda rapat semata. "SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja," tegasnya.
Haris berharap dengan kehadiran Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di agenda SDGs, menegaskan peran penting pemerintah untuk segera menyusun agenda, sosialisasi atas komitmen SDGs. Tak kalah penting adalah segera menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum sesuai dengan agenda SDGs. "Dengan ini Agenda SDGs akan semakin terasa ditingkatan domestik di Indonesia," tukasnya. (fdi)
Baca Juga:
Aksi Tolak Hukuman Mati Aktivis KontraS
KontraS dan ICW Laporkan Budi Waseso ke Propam
