Kontras: Agenda SDGs Perlu Dikawal agar Tidak Jadi Kosmetik Belaka

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 30 September 2015
Kontras: Agenda SDGs Perlu Dikawal agar Tidak Jadi Kosmetik Belaka

Penggiat HAM dan Demokrasi,Koordinator KontraS Haris Azhar (tengah) bersama Ketua umum Keastuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (kedua kanan) (antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik pengesahan target pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (25/9).

Koordinator Kontras Haris Azhar menilai dengan disahkan point 16 terkait target pembangunan berkelanjutan tentang perdamaian, keadilan dan akuntabilitas, sangat relevan bagi Indonesia, dapat pendorong pemenuhan HAM.

"Dalam agenda itu, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, ketersediaan akses dan keadilan bagi semua orang dan membangun institusi yang efektifitas, akuntabel dan inklusif disegala tingkatan," katanya kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Haris, target itu juga akan menurunkan angka kekerasan dalam segala bentuk dan angka kematian, mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, penjualan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.

Hariz juga menegaskan, agenda 16 mensyaratkan perlunya kesetaraan, anti kekerasan, melindungi kelompok lemah dan penting penegakan hukum. Situasi ini masih timpang jika dicerminkan di Indonesia saat ini. "Khusus dalam ranah hak asasi manusia."

Agenda yang baru akan diterapkan pada 1 Januari 2016 itu dinilai harus terus dikawal agar tidak hanya menjadi agenda rapat semata. "SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja," tegasnya.

Haris berharap dengan kehadiran Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di agenda SDGs, menegaskan peran penting pemerintah untuk segera menyusun agenda, sosialisasi atas komitmen SDGs. Tak kalah penting adalah segera menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum sesuai dengan agenda SDGs. "Dengan ini Agenda SDGs akan semakin terasa ditingkatan domestik di Indonesia," tukasnya. (fdi)

Baca Juga:

Aksi Tolak Hukuman Mati Aktivis KontraS

KontraS dan ICW Laporkan Budi Waseso ke Propam

Budi Gunawan Tersangka, KontraS Usulkan Mantan Ajudan SBY

#Tindak Kekerasan #Jusuf Kalla #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Dunia
Korban Tewas di Iran Bertambah Jadi 2.500, Jumlah Terbesar dalam Beberapa Dekade Terakhir
Besarnya jumlah korban mengingatkan pada kekacauan yang menyertai Revolusi Islam 1979.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Korban Tewas di Iran Bertambah Jadi 2.500, Jumlah Terbesar dalam Beberapa Dekade Terakhir
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Tindakan tersebut dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diusut hingga ke akar permasalahannya.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Indonesia
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan di Sekolah
70 anak di 19 provinsi kini terpapar konten kekerasan. Pemerintah pun akan menyiapkan aturan perlindungan di sekolah.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan di Sekolah
Indonesia
Ancaman Serius Generasi Muda, Densus 88 Ungkap 70 Anak di 19 Provinsi Terpapar Konten Kekerasan Ekstrem
Densus 88 mengungkapkan, sebanyak 70 anak di 19 provinsi terpapar konten kekerasan ekstrem.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Ancaman Serius Generasi Muda, Densus 88 Ungkap 70 Anak di 19 Provinsi Terpapar Konten Kekerasan Ekstrem
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Dunia
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
PBB prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
Bagikan