Kontras: Agenda SDGs Perlu Dikawal agar Tidak Jadi Kosmetik Belaka

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 30 September 2015
Kontras: Agenda SDGs Perlu Dikawal agar Tidak Jadi Kosmetik Belaka

Penggiat HAM dan Demokrasi,Koordinator KontraS Haris Azhar (tengah) bersama Ketua umum Keastuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (kedua kanan) (antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik pengesahan target pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (25/9).

Koordinator Kontras Haris Azhar menilai dengan disahkan point 16 terkait target pembangunan berkelanjutan tentang perdamaian, keadilan dan akuntabilitas, sangat relevan bagi Indonesia, dapat pendorong pemenuhan HAM.

"Dalam agenda itu, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, ketersediaan akses dan keadilan bagi semua orang dan membangun institusi yang efektifitas, akuntabel dan inklusif disegala tingkatan," katanya kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Haris, target itu juga akan menurunkan angka kekerasan dalam segala bentuk dan angka kematian, mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, penjualan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.

Hariz juga menegaskan, agenda 16 mensyaratkan perlunya kesetaraan, anti kekerasan, melindungi kelompok lemah dan penting penegakan hukum. Situasi ini masih timpang jika dicerminkan di Indonesia saat ini. "Khusus dalam ranah hak asasi manusia."

Agenda yang baru akan diterapkan pada 1 Januari 2016 itu dinilai harus terus dikawal agar tidak hanya menjadi agenda rapat semata. "SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja," tegasnya.

Haris berharap dengan kehadiran Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di agenda SDGs, menegaskan peran penting pemerintah untuk segera menyusun agenda, sosialisasi atas komitmen SDGs. Tak kalah penting adalah segera menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum sesuai dengan agenda SDGs. "Dengan ini Agenda SDGs akan semakin terasa ditingkatan domestik di Indonesia," tukasnya. (fdi)

Baca Juga:

Aksi Tolak Hukuman Mati Aktivis KontraS

KontraS dan ICW Laporkan Budi Waseso ke Propam

Budi Gunawan Tersangka, KontraS Usulkan Mantan Ajudan SBY

#Tindak Kekerasan #Jusuf Kalla #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
PBB, kata Dujarric, terus berkomunikasi dengan otoritas negara-negara terdampak dan siap membantu operasi penyelamatan maupun respons tanggap bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Indonesia
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
PBB menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Dukcapil DKI meluruskan data PBB soal populasi Jakarta 42 juta jiwa, menjelaskan perbedaan data de facto dan de jure. Penduduk resmi Jakarta tercatat 11 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Indonesia
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Berdasarkan laporan PBB, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota Indonesia saat ini mencapai 41,9 juta jiwa.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Indonesia
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
PBB juga menjabarkan prosedur pemilihan yang harus diikuti dalam beberapa bulan ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
Indonesia
1 Dari 3 Perempuan Di Dunia Hadapi Kekerasan Seksual, Ini Yang Paling Rentan
Hampir satu dari tiga perempuan diperkirakan 840 juta di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan oleh pasangan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
1 Dari 3 Perempuan Di Dunia Hadapi Kekerasan Seksual, Ini Yang Paling Rentan
Indonesia
Dapat Restu dari PBB Kirim Pasukan ke Gaza, TNI Tunggu Perintah Prabowo
TNI mendapat restu dari PBB untuk mengirim pasukan ke Gaza. TNI pun menunggu perintah dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Dapat Restu dari PBB Kirim Pasukan ke Gaza, TNI Tunggu Perintah Prabowo
Dunia
Laut Mediterania Kuburan 1.000 Lebih Imigran Afrika ke Eropa Sepanjang 2025
Imigran dari Afrika yang hendak memasuki kawasan Eropa harus bertarung nyawa ketika hendak menyeberang lewat Laut Mediterania.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 November 2025
Laut Mediterania Kuburan 1.000 Lebih Imigran Afrika ke Eropa Sepanjang 2025
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Bagikan