Komnas HAM: Perdamaian di Papua Tantangan Terbesar Pemerintah Jokowi

MerahPutih.com - Komnas HAM memberikan sejumlah catatan seputar komitmen penanganan masalah HAM selama tahun 2021. Saat ini, komitmen penanganan HAM kurang mendapatkan dukungan.

"Komitmen lisan Presiden (Joko Widodo) untuk lebih memberikan perhatian pada HAM, dalam 2021 ini belum mendapat dukungan nyata dari instansi-instansi lain di lapangan," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Selasa (28/12).

Baca Juga:

Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR

Hal ini tercermin dari aduan yang masuk ke Komnas HAM. Sehingga aksi nyata mesti dibuktikan instansi pemerintah. Tahun 2022, aksi nyata dari instansi tersebut menjadi sangat ditunggu, seperti polisi, TNI, Kemendagri, KemenBUMN dan Pemerintah daerah,

Dia menjelaskan bahwa penyelesaian kasus HAM perlu kejelasan. Sehingga, semua pihak mesti memberikan dukungan nyata.

"Penyidikan Peristiwa di Paniai oleh Tim Penyidik JA, adalah batu ujian bagi semua pihak, terutama Jaksa Agung, dan penegak hukum lainnya," tuturnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, implementasi dari wacana dan janji pemerintah ditunggu oleh seluruh pihak, utamanya masyarakat di Papua.

"Untuk Papua meskipun sekarang ada wacana-wacana dari pemerintah pusat yang sudah lebih positif, untuk langkah-langkah perdamaian wacana positif itu masih harus dibuktikan dengan tindakan," kata Taufan.

Taufan mengatakan, langkah mewujudkan perdamaian di Papua merupakan tantangan terbesar pemerintah. Komnas HAM, kata dia, pasti akan berada paling depan untuk mendorong jalan perdamaian tersebut.

Taufan menambahkan, Komnas HAM telah menyampaikan proposal terkait rencana dan inisiatif Komnas HAM kepada Presiden dan para petinggi lembaga lainnya untuk menyukseskan niat perdamaian di Bumi Cendrawasih.

"Kita (harapkan) akan jalankan itu di 2022 dan tentu saja akan melibatkan banyak pihak di sana, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, agama maupun adat di Papua dan tidak menutup peluang juga untuk orang-orang bijak yang ada di Indonesia," katanya.(Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI