Komisi VIII DPR RI: Perbaikan Mendesak Layanan Haji 2025, Hindari Pengulangan Masalah 2024

Jemaah calon haji lansia menggunakan mobil bogie menuju Aula Asrama Haji Aceh, Banda Aceh. (ANTARAFOTO/Khalis Surry)
Merahputih.com - Berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 mendapat sorotan Komisi VIII DPR RI saat menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Rabu (12/3).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said bahkan menyebut kendala yang dialami jemaah haji tahun lalu akibat masalah teknis maskapai Garuda Indonesia, termasuk kerusakan pesawat dan AC yang tidak berfungsi.
"Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang di 2025," tegas Sigit.
Ia menekankan pentingnya kesiapan maskapai dalam memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji. Selain itu, Sigit juga menyoroti kondisi tenda jemaah haji di Mina yang dinilai tidak memadai, sehingga menyebabkan jemaah harus berdesakan dan tidur di lorong-lorong.
Ia meminta Kementerian Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk memastikan kapasitas tenda yang lebih luas, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Layanan katering yang dikeluhkan jemaah haji, dengan indikasi ketidaksesuaian antara kontrak kerja dengan realisasi di lapangan juga jadi pembahasan.
Ia menegaskan bahwa makanan yang disediakan untuk jemaah haji harus layak konsumsi dan sesuai dengan budaya kuliner Indonesia.
"Saya ingin mengingatkan, masalah katering ini bukan hal sepele," jelas dia.
Sigit berharap agar permasalahan yang terus berulang setiap tahun dapat diselesaikan sebelum musim haji 2025, dan pemerintah serius dalam memperbaiki layanan haji agar tidak ada lagi keluhan dari jemaah.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
