Komentar Jimly soal Ketidakadilan Polisi dalam Kasus Penangkapan MCA

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 07 Maret 2018
Komentar Jimly soal Ketidakadilan Polisi dalam Kasus Penangkapan MCA

Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah pihak menilai aparat kepolisian tidak adil dalam menegakkan aturan belakangan ini. Buktinya, aktivis Islam yang kritis diringkus sementara yang pro pemerintah dibiarkan.

Contoh kasus, penangkapan admin Muslim Cyber Army (MCA) yang dituduh memproduksi dan menyebarkan berita hoax dan adu domba. Sementara group lain masih asik berselancar di dunia maya.

Menyikapi pernyataan tersebut, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, apa yang dilakukan polisi harus dihormati. Siapapun yang melakukan hal yang melanggar ketentuan UU, tentunya harus ditindak.

"Jadi tidak usah menciptakan persepsi seolah polisi tidak bertindak profesional, ya karana semuanya memang harus ditindak," kata Jimly kepada awak media, Rabu (7/3).

Persoalan terbukti atau tidak, lanjut dia, dibuktikan dalam proses pengadilan. Dalam perdebatan sidang itu kemudian akan kelihatan siapa yang salah dan siapa yang benar.

"Makanya peran lawyer, kita himbau tampil membela seperti yang dilakukan pak Yusril. Jadi nanti dari perdebatan itu nanti ketahuan salah atau enggak," terang dia.

Jadi, tidak perlu mendiskreditkan negara dengan pernyataan tendensius seperti tidak adil atau tidak profesional dalam menegakkan hukum.

"Kalau terbukti bersalah apa boleh buat bukan negara membenci seseorang, tapi negara harus mendidik banyak orang bahwa tindakan menyebarkan kebencian menyebarkan hoaks adalah tindakan melawan hukum dan beri ditindak," imbuhnya. (Fdi)

#Jimly Asshiddiqie #Muslim Cyber Army #ICMI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Opsi-opsi terkait pengaturan kelembagaan Polri akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diputuskan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Indonesia
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Jimly Asshiddiqie menilai putusan MK soal UU Pers sejalan dengan upaya mengurangi kriminalisasi wartawan dan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Indonesia
Perlunya Dibentuk Mahkamah Etika Nasional di Indonesia
Hal itu ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie.
Frengky Aruan - Rabu, 18 September 2024
Perlunya Dibentuk Mahkamah Etika Nasional di Indonesia
Bagikan