Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wacana pemberian hak penamaan (naming right) halte di ibu kota kepada partai politik (parpol) dipastikan bukan kebijakan resmi. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanya sebatas candaan.
Awalnya, pernyataan itu disampaikan Pramono dalam acara perayaan Paskah bersama warga di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang turut dihadiri sejumlah politikus partai politik pada Jumat (10/4).
Pramono mengaku hanya berkelakar saat membahas upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui skema naming right halte Transjakarta maupun stasiun MRT Jakarta.
"Semua halte di Jakarta sudah enggak ada yang enggak ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuannya. Begitu ada nama, di mana aja. Bahkan kemarin sebenarnya saya sambil bercanda, saya perbolehkan partai politik," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4).
Pramono menegaskan, wacana naming right tersebut tidak akan ditindaklanjuti untuk partai politik. Menurutnya, kerja sama bisnis pada fasilitas milik Pemprov DKI maupun BUMD hanya diperuntukkan bagi dunia usaha atau perusahaan swasta.
"Oh, enggak, lah. Karena bagaimanapun yang paling utama adalah dunia usaha," ucap Pramono.
Baca juga:
Parpol Kini Bisa 'Branding' Halte dan Stasiun di Jakarta, Asal Bayar
Gubernur Pramono akan Rinci Aturan Parpol Pasang Nama di Halte, Usaha Tambah Pendanaan
Sebelumnya, Pramono sempat membuka peluang keterlibatan berbagai pihak dalam skema naming right sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani APBD, terutama di tengah tekanan fiskal.
"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan memberikan bayar retribusi bayar pajak kepada pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono, Jumat (10/4).
Ia juga menyebut, pemberian nama halte dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja, selama memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah.
"Kami lakukan secara transparan ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Yang paling penting bayar, bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh," pungkasnya. (Asp)
